JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi 188 yang akan dilakukan oleh pengemudi ojek online pada pembukaan pagelaran Asian Games 2018 tanggal 18 Agustus mendatang dibatalkan dengan alasan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.
Penanggung jawab aksi 188 Yohannes Ben mengatakan, nama baik Indonesia di mata Internasional lebih penting dibandingkan tuntutan kenaikan tarif pengemudi ojek online per kilometer.
"Kita sebagai anak bangsa memang memikirkan perut, tapi kami juga ingin menjaga nama baik Indonesia. Oleh karena itu, kami memutuskan mundur dan memikirkan rencana aksi selanjutnya," tutur Yohannes di Kantor Sekretariat Garda, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).
Baca juga: Garda Sebut Demo Ojek Online Saat Pembukaan Asian Games Ditunda
"Ojek online Indonesia ini lebih memiliki jiwa besar daripada aplikator kapitalis dan pecundang. Kita mengalah bukan berarti kalah," sambungnya.
Ia mengaku pemerintah telah membantu dengan berperan sebagai mediator antara pengemudi dan aplikator ojek online.
"Kita sudah tau pemerintah sudah membantu. Kita sudah difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan dan Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya untuk bertemu aplikator. Tapi, mereka tetap bersikukuh tidak menaikkan tarif," ucapnya.
Oleh karena itu, Yohannes menuturkan walaupun harus ditunda pelaksanaanya, aksi 188 tetap menjadi awal dari sebuah perjuangan pengemudi ojek online untuk menuntut keadilan dan kesetaraan tarif.
"188 bukan akhir dari segala langkah perjuangan kita selama ini. 188 adalah awal dari perjuangan kita yang lebih keras lagi, lebih militan dan simultan pada waktu ke depan," ucap Yohannes.
Baca juga: Demo Ditunda, Garda Sebut Ojek Online Akan Off Bid pada 18 Agustus
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online berencana menggelar demo saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus mendatang atau dikenal dengan sebutan aksi 188.
Aksi 188 rencananya akan mengusung dua tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah mengembalikan tarif normal ojek online.
Tahun 2012-2015 tarif per kilometer adalah Rp 3.000, sedangkan saat ini tarif telah diturunkan menjadi Rp 1.200 per kilometer.
Tuntutan kedua adalah meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi para ojek online.
| Editor | : | Dian Maharani |
