JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.
Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan," ujar Jokowi saat berpidato pada Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Jokowi mengatakan, perwujudan prinsip demokrasi harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang merusak sendi perekonomian akan terus dilakukan.
Baca juga: Presiden Jokowi: 977.000 Hektar Lahan Kawasan Hutan Diberikan ke Rakyat
Di sisi lain, kata Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018.
Peraturan tersebut menjadi arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi.
Pemerintah juga meneruskan inisiatif Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Tercatat hingga semester I tahun 2018, Saber Pungli telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa," kata Jokowi.
| Editor | : | Krisiandi |
