JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.
Para mahasiswa itu merupakan perangkat dan peserta Muktamar XVIII IMM di Malang, Jawa Timur, Rabu, 31 Juli 2018 lalu. Namun, pertemuan tertutup lebih banyak berlangsung tertutup.
Wartawan hanya diperbolehkan meliput pada menit-menit awal pidato Jokowi.
Baca juga: Muhammadiyah Harap Institusi Agama Tak jadi Alat Kepentingan Politik
Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan, saat sesi yang tertutup dari media, Jokowi lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa.
Kepala Negara membuka kesempatan kepada para mahasiswa tersebut untuk bertanya.
Para mahasiswa pun mengajukan pertanyaan kritis. Salah satu mahasiswa dari IMM Pusat bertanya soal divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen.
Baca juga: Muhammadiyah Usul 6 Poin Nawacita ke-2 untuk Jokowi
Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari usai mendampingi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (6/8/2018). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Ia menilai bahwa keberhasilan pemerintah mendapatkan mayoritas saham perusahaan tambah yang berbasis di Amerika Serikat itu hanya permainan kata-kata.
"Yang 51 persen itu sebetulnya cuman permainan kata atau bahasa yang sejatinya kita itu rugi karena sejatinya kontrak itu kan sudah selesai (pada 2021), mestinya sudah selesai kembali saja ke Indonesia," kata Hajriyanto menirukan pertanyaan kritis Mahasiswa.
Menjawab hal itu, menurut Hajriyanto, Jokowi memberikan beberapa argumentasi kenapa divestasi saham Freeport 51 persen adalah jalan terbaik.
Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu 177 Mahasiswa Muhammadiyah di Istana
Pertama, adalah menyangkut teknologi. Menurut Jokowi, alat-alat untuk bekerja di Freeport adalah alat yang sangat canggih yang belum dimiliki oleh Indonesia.
"Sehingga kalau kita mau beli perlu investasi yang sangat besar. Karena kalau kita mau ambil sepenuhnya begitu, maka kemudian investasi untuk alat-alat itu menyampai ratusan triliun, kira-kira darimana," kata Hajriyanto menirukan jawaban Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga beralasan bahwa masyarakat Indonesia juga masih harus belajar mengelola tambang besar seperti Freeport.
Baca juga: Ketua MPR Ajak Pemuda Muhammadiyah Berkarya dan Tolak Politik Uang
"Kita ini jangan sok bisa kalau memang nyatanya belum bisa, jadi tidak apa-apa, bangsa lain juga belajar, kita juga perlu belajar dulu," ujar Hajiryanto menceritakan ulang pernyataan Jokowi.
Selain itu, menurut Hajiryanto, Jokowi juga dalam kesempatan itu mengakui bahwa perundingan pemerintah Indonesia dan Freeport berjalan dengan sangat alot. Proses negosiasi bahkan memakan waktu 3,5 tahun.
Selanjutnya, pertanyaan kedua datang dari Mahasiswa IMM asal Morowali. Mahasiswa tersebut, kata Hajriyanto, menanyakan soal banyaknya tenaga kerja asing di daerahnya.
Baca juga: Muhammadiyah: Bangsa Jangan Pecah karena Beda Pilihan Politik
"Ya dijelaskan oleh presiden, tentang proses pengerjaan banyak hal di Morowali itu ya memang memerlukan keterampilan yang sangat terampil, sehingga kita yang harus belajar mendampingi, kemudian nanti kita tangan sendiri," kata mantan Wakil Ketua MPR ini.
Presiden juga, lanjut Hajriyanto, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu takut dan khawatir. Sebab, negara lain seperti Uni Emirat Arab hingga Malaysia jumlah tenaga kerjanya jauh lebih banyak dari Indonesia.
"Di Emirate Arab, Presiden memberi contoh, itu tenaga kerja asing itu 82 persen. Di Malaysia itu 5 persen, di negara-negara lain juga tinggi. Kita itu tenaga kerja asing cuman 0,3 persen. Jadi tidak perlu khawatir," ujar dia.
| Editor | : | Diamanty Meiliana |
