JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku pernah ditawari untuk menjadi menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tawaran ini mulai datang sejak reshuffle jilid I pada Agustus 2015 lalu.
"Banyak sih diajak sebelumnya masuk ke sana, mulai reshuffle pertama, reshuffle kedua, banyak yang mendekati," kata Mahfud dalam acara Satu Meja dengan tema "Menebak Nama Kuat di Kantong Jokowi" di Kompas TV, Kamis (2/8/2018).
Baca juga: Mahfud MD Merasa Tak Punya Potongan jadi Cawapres Jokowi
Namun, Mahfud mengaku menolak tawaran-tawaran yang datang tersebut. Ia merasa tidak etis apabila menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
Sebab, pada pilpres 2014 lalu, ia adalah Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Tidak etis saya bilang kalau saya masuk tiba-tiba karena saya bukan pendukung Jokowi," ujarnya.
Baca juga: Sekjen Partai Koalisi Usul agar Jokowi Daftar Capres Hari Jumat 10 Agustus
Namun, pada tahun lalu, ia kembali mendapat tawaran dari pihak Istana untuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP), sebuah badan baru bentukan Jokowi.
Kali ini, ia mengaku tidak bisa menolak.
"Karena ini ideologi, saya masuk ke situ," ujarnya.
Baca juga: Kata Fadli Zon, Cawapres Prabowo Mengerucut ke Tiga Nama Ini
Mahfud sekaligus membantah bahwa ia menyeberang dari kubu Prabowo ke kubu Jokowi setelah gagal membawa Ketua Umum Partai Gerindra memenangi Pilpres 2014.
Mahfud mengatakan, sejak KPU mengumumkan hasil Pilpres 2014, ia memang sudah menyatakan mundur dari tim Prabowo.
Ia menolak untuk ikut menggugat hasil pilpres ke MK karena merasa tugasnya sebagai tim pemenangan sudah selesai.
"Enggak berbalik (ke kubu Jokowi) juga. Selama ini kan saya tidak ikut dalam partai Pak Jokowi juga," ujarnya.
Menjelang Pilpres 2019, Mahfud digadang-gadang masuk dalam bursa calon wakil presiden Jokowi.
Namun, Mahfud mengaku belum pernah diajak komunikasi dengan Jokowi terkait pilpres. Ia juga merasa tidak punya potongan untuk menjadi cawapres Jokowi.
| Editor | : | Sandro Gatra |
