Politikus PDI-P: Masyarakat Juga Bisa Menilai Sendiri...

By Devina Halim - Kamis, 26 Juli 2018 | 21:27 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga (KOMPAS.com/Indra Akuntono)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP PDI-Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, partainya selalu membuka kesempatan yang sama bagi semua partai untuk bergabung dalam koalisi.

Hal tersebut dapat dilihat dari keterbukaan Presiden Jokowi untuk melakukan penjajakan politik dengan berbagai parpol.

“Masyarakat juga bisa melihat sendiri apakah memang ada hal-hal lain (atau perlakuan berbeda) yang dilakukan oleh Pak Jokowi (terhadap partai tertentu)? Kami rasa tidak ada. Pak Jokowi memberikan kesempatan yang sama, bertemu dengan semua ketua umum partai,” jelas Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: PDI-P Tegaskan Koalisi Pendukung Jokowi Solid Hadapi Pilpres 2019

Dikatakan olehnya, Megawati sebagai ketua umum juga tidak terlalu mencampuri urusan terkait koalisi ini.

Sebagai ketua umum, Megawati akan memberikan pendapat ketika ditanya. Namun, Mega pun tidak akan memaksakan kemauannya.

Ke depannya, PDI-P mengatakan bahwa hasil akhir dapat dilihat melalui hasil pilpres nanti. Partai yang berlogo banteng ini menyerahkan keputusan terkait pemimpin negara pilihan di tangan masyarakat.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

Mereka akan fokus untuk memenangkan hati publik melalui pasangan capres dan cawapres yang diusungnya nanti.

“Sebenarnya kan nanti yang memilih ini (capres-cawapres) kan rakyat. Nah, mari kita ambil hati rakyat. Mari kita meyakinkan rakyat terhadap pilihannya bahwa itu pilihan yang tepat dan benar,” kata Erico.

Sebelumnya, SBY mengatakan, hubungannya dengan Megawati merupakan penghambat bergabungnya Demokrat dalam koalisi pendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga: PDI-P Sebut Hambatan Koalisi Demokrat dengan Jokowi karena Tawaran Terlalu Tinggi

Konflik antara Megawati dengan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004. Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden dan SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY kemudian mundur sebagai menteri lalu mendeklarasikan Partai Demokrat. SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla, kemudian memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Kompas TV Namun Partai Demokrat membantah jika hal itu hanya perasaan SBY semata.



Editor : Diamanty Meiliana
Artikel Terkait


Close Ads X