JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan siap menghadapi berbagai risiko atas sikapnya mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode.
Pertama, ia siap jika diharuskan mengundurkan diri jika sikapnya berbeda dari keputusan resmi Partai Demokrat nantinya.
"Kalau bertentangan dengan partai, saya tetap pada posisi saya, keputusan saya untuk mendukung Bapak Jokowi. Kalau ada risiko atas pilihan itu ya saya akan hadapi," ujar TGB di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Rabu (11/7/2018).
TGB pun mengakui bahwa dirinya juga banyak menerima kritikan hingga cacian dari warganet atas keputusannya mendukung Jokowi.
Baca juga: TGB Mengaku Terhormat jika Jadi Cawapres bagi Jokowi
Menurut dia, hal itu wajar. Sebagai Gubernur NTB, pro dan kontra juga selalu mengikutinya dalam perumusan dan eksekusi berbagai kebijakan.
"Tetapi selama kita memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan kita, kemudian ada obyektivitas yang saya lihat, manfaat dan mudaratnya lebih besar seperti apa. Kalau kita sudah putuskan sesuatu berdasarkan itu, ya kita harus siap saja. Kita terima apa pun risikonya," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
TGB pernah menyatakan bahwa dukungannya kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 merupakan sikap pribadinya.
Baca juga: Cerita Luhut soal Curhat TGB yang Dukung Jokowi Dua Periode
Dia menepis tudingan bahwa dukungannya terhadap Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
"Tak ada kaitannya dengan apa pun, tak ada urusan dengan pemeriksaan KPK, tidak ada urusan dengan jabatan saya di Demokrat, tidak ada urusan dengan jabatan tertentu atau hal-hal eksternal lain," ujar TGB, Jumat (6/7/2018).
"Ini bagian dari pertangungjawaban saya sebagai anak bangsa seperti halnya Anda semua. Kan kita harus bersuara dan bersikap ketika melihat keadaan yang harus kita sikapi," tuturnya.
Mengenai kenapa pernyataan itu ia sampaikan setelah Pilkada Serentak 2018, ia mengaku mengambil sikap itu lebih karena kepeduliannya terhadap situasi politik dan persatuan antarumat saat ini.
Keputusan itu diambilnya setelah empat tahun kepemimpinan Jokowi, dan disampaikannya setelah Pilkada Serentak 2018.
| Editor | : | Bayu Galih |
