JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) alias 'disclaimer' atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dua kementerian/ lembaga tahun 2017.
Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Keuangan (LHP) dari BPK ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018) pagi, Presiden Jokowi pun blak-blakan mengenai dua kementerian/ lembaga yang laporan keuangannya dinilai belum akuntabel sesuai standard oleh BPK.
"Yang mendapatkan TMP atau disclaimer menurun. Pada 2016 ada 6 (kementerian/lembaga). 2017 masih ada dua. Itu siapa? Satu, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Dua, Bakamla (Badan Keamanan Laut)," ujar Jokowi di acara tersebut.
"Sekarang harus disebut begitu. Sekarang buka-bukaan saja. Kalau enggak disebut begitu, nanti..," Jokowi tidak melanjutkan kata-katanya.
Baca juga: BPK Temukan Belanja Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan pada Laporan Keuangan 2017
Setelah terdiam sejenak, Jokowi pun mengungkapkan harapannya supaya laporan keuangan seluruh kementerian/ lembaga akuntabel sesuai standard BPK sehingga tidak ada lagi yang masih mendapat opini TMP atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Kita harapkan tahun depan tidak ada lagi yang TMP, syukur tidak ada lagi yang WDP. Syukur-syukur WTP semua. Sekali lagi saya harap jumlah entitas yang WTP bertambah, yang mendapatkan WDP dan TMP hilang," ujar Jokowi.
Ia meminta kementerian/lembaga yang masih meraih opini WDP dan TMP atas laporan keuangannya terus berbenah diri dengan melakukan terobosan.
Pada penghujung pidatonya, Presiden Jokowi sekaligus mengingatkan supaya kementerian/ lembaga memaksimalkan pengelolaan keuangan negara.
Baca juga: BPK Temukan Penyimpangan Belanja Pegawai Tahun 2017 Sekitar Rp 19 Miliar
"Saya tak akan pernah bosan mengingatkan agar kita semuanya benar-benar memperbaiki, menjaga, dan benar-benar memaksimalkan pengelolaan uang negara, uang rakyat. Ini adalah tanggung jawab kita terhadap konstitusi dan negara serta pertanggungjawaban kita terhadap rakyat bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," ujar Jokowi.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga mengapresiasi naiknya jumlah kementerian/ lembaga yang meraih opini WTP. Diketahui, BPK memberikan opini WTP ke 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
Jumlah ini meningkat 7 persen dibandingkan tahun lalu. Diketahui, jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016 yang meraih predikat WTP, yakni berjumlah 74.
| Editor | : | Sabrina Asril |
