MALANG, KOMPAS.com - Sejumlah pihak menyayangkan pelaksanaan debat kandidat Pilkada Kota Malang yang berlangsung pada Sabtu (7/4/2018) malam. Sebab, materi yang dibahas selama debat tidak menyinggung soal isu korupsi.
Padahal, isu korupsi sangat penting untuk dibahas supaya publik mengetahui komitmen calon dalam upayanya menjalankan pemerintahan yang bersih.
Apalagi, Pemerintah Kota Malang sedang dalam bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang sudah menyeret 21 nama.
Termasuk diantaranya calon wali kota Malang nomor urut 1, Yaqud Ananda Gudban atau Nanda dan calon wali kota Malang nomor urut 2, M Anton yang merupakan calon petahana. Keduanya absen saat debat karena sudah menjadi tahanan KPK.
Baca juga : Khofifah Tak Punya Persiapan Khusus Hadapi Debat Perdana Pilkada Jatim 2018
"Padahal isu tersebut (korupsi) krusial, jadi isu kepemimpinan Kota Malang lima tahun ke depan," kata Wawan Sobari, Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial Universitas Brawijaya Malang melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (8/4/2018).
Dikatakannya, setiap calon harus memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Malang yang sedang tersandera kasus suap. Karenanya, di debat kandidat berikutnya, Wawan meminta supaya isu korupsi masuk dalam materi debat.
"Bagaimana mengembalikan public trust yang sudah tercederai oleh case korupsi. Mungkin KPU harus didesak memasukan isu tersebut agar kepala daerah lima tahun ke depan punya roadmap meningkatkan public trust kepada Pemda, salah satunya pencegahan korupsi," katanya.
Baca juga : Dua Calon Jadi Tersangka KPK, Debat Pilkada Kota Malang Tak Singgung Isu Korupsi
Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) M Fahruddin mengungkapkan hal yang sama. Ia menganggap isu korupsi penting untuk dimasukkan dalam materi debat untuk mengetahui komitmen para calon dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.
"Tim perumus perlu didorong. Tim perumus dan KPU harus mengarahkan pertanyaan paslon terhadap program anti-korupsi dan akuntabilitas," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Zaenudin mengaku memasrahkan sepenuhnya tema debat kepada tim perumus.
"Soal pertanyaan kami tidak masuk ke wilayah itu. Karena kami serahkan kepada tim perumus untuk merumuskan bagaimana nanti bentuk - bentuk pertanyaan yang akan disampaikan," kata Zaenudin saat ditemui usai debat.
Baca juga : KPAI Ingin Isu Perlindungan Anak Jadi Materi Debat Pilkada dan Pilpres
Kendati demikian, ia mengaku akan mengevaluasi pelaksanaan debat kandidat yang pertama itu supaya debat kandidat berikutnya lebih baik.
Diketahui, debat kandidat pertama Pilkada Kota Malang tidak menyinggung soal isu korupsi. Tema debat lebih pada sektor pendidikan, infrastruktur, ketenagakerjaan dan kondisi kemacetan di Kota Malang.
| Editor | : | Aprillia Ika |
