Sejak awal tahun 2016 Badan Pengkajian MPR RI telah melakukan sejumlah kegiatan untuk menampung masukan dari pakar, akademisi, dan tokoh masyarakat mengenai reformulasi perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN serta penataan kewenangan MPR. Kegiatan tersebut berupa focus group discussion (FGD), workshop dan bentuk diskusi lainnya.
Senin (22/8/2016) hasil pengkajian dipaparkan kepada kesebelas fraksi MPR RI dan kelompok DPD dalam rapat gabungan yang dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Selain Zulkifli turut hadir juga Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, EE. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Mahyudin, ST. MM.
Ada 15 poin yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono pada rapat gabungan tersebut. Namun hanya poin kedelapan yaitu reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN yang disetujui untuk dikaji lebih dalam oleh fraksi dan kelompok DPD.
“Ini adalah kelanjutan dari ragab Februari lalu. Hari ini ada 15 topik yang disampaikan Badan Pengkajian, itu yang dikaji, tapi yang disepakati untuk didalami dan ditindaklanjuti itu adalah poin kedelapan. Sudah diserahkan juga pada fraksi-fraksi tentang pentingnya haluan negara itu yang seperti apa. Hasil kajian bagus, meski ada pro dan kontra tapi yang disepakati di rapat gabungan nantinya adalah bagaimana pentingnya haluan negara seperti apa,” ujar Zulkifli Hasan.
Selain 15 poin hasil pengkajian, Badan Pengkajian pada rapat tersebut juga menyampaikan beberapa pokok pikiran lain antara lain haluan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, haluan nengara mampu mengintegrasikan pembangunan nasional dan daerah, perlunya sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kepada kedaulatan rakyat dan aspek hukum terhadap pembangunan nasional.
“Intinya gagasan untuk reformulasi sistem perencanaa pembangunan nasional dengan model GBHN ini didukung oleh masyarakat. Tapi keputusan politik tetap harus diambil,” ujar Bambang Sadono.
Setelah rapat gabungan hari ini, fraksi-fraksi dan kelompok DPD diminta untuk menyampaikan kepada partai politiknya dan mengkaji kembali soal haluan negara. Selanjutnya hasil pengkajian dalam fraksi dan kelompok DPD tersebut akan diminta untuk dipaparkan dalam rapat gabungan selanjutnya pada 20 September 2016 mendatang. “Nanti hasilnya tergantung keputusan politik masing-masing fraksi dan kelompok DPD. Prosesnya masih panjang, itu yang akan dibahas nantinya di rapat selanjutnya,” kata Zulkifli.
| Editor | : | advertorial |
