JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima pimpinan MPR RI di Istana Merdeka, Kamis (14/4/2016).
Menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam undang-undang merupakan salah satu topik yang dibicarakan.
"Ada pendapat kita perlu haluan negara. Kami melaporkan lengkap kepada Bapak Presiden," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan usai pertemuan.
Alasannya dihidupkan kembali GBHN adalah menyempurnakan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pada era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Dengan adanya GBHN, pembangunan akan semakin terintegrasi dan berdampak luas kepada rakyat.
Zulkifli mengatakan, hampir seluruh fraksi di MPR setuju terhadap ide tersebut. Namun, pihaknya mengakui bahwa ide itu harus dikonsultasikan lagi dengan stakeholder lainnya.
"Targetnya 50 perguruan tinggi. Nanti ada FGD (forum group discussion), hasilnya ada rekomendasi GBHN yang komprehensif tidak hanya ekonomi tapi politik, keamanan, sosial budaya juga," ujar dia.
Hal kedua yang dibicarakan adalah soal gedung milik MPR RI di Jawa Barat yang dikelola oleh pemerintah daerah. MPR meminta sertifikat lahan bangunan itu bisa dikembalikan ke MPR RI untuk dapat dikelola sendiri.
"Nah itu terhalang ada Keppres Tahun 1975. Itulah yang harus diperbaiki," kata dia.
Terakhir, MPR juga sekaligus mengundang Presiden untuk menghadiri sidang MPR tahunan yang akan digelar pertengahan bulan Mei 2016. Presiden, kata Zulkifli, sdudah menyatakan untuk hadir.
| Editor | : | Bayu Galih |
