Bernama.com Presiden Jokowi dan Chairman Proton Mahathir Mohammad saat berkunjung di pabrik Proton seperti foto yang dimuat di Bernama.com (5/2/2014).

Jakarta, KompasOtomotif — Isu besar berupa anggapan bahwa Esemka adalah mobil nasional (mobnas) Indonesia justru mendapat bantahan langsung dari sang penggagas proyek. Konsep mobil nasional Indonesia dianggap tidak cocok untuk menggambarkan Esemka kalau sudah diproduksi secara massal.

"Saya mau koreksi, Esemka itu bukan mobil nasional (Indonesia) karena istilah itu sudah hilang setelah Indonesia bergabung dengan WTO (World Trade Organization)," kata Budi Martono, penggagas Esemka, kepada KompasOtomotif, Jumat (24/4/2015).

Melongok ke sejarah otomotif nasional, Indonesia pada 1996 dituduh melanggar beberapa poin pada ketentuan General Agreements on Tariff and Trade (GATT) atas aduan Toyota, dan didukung Uni Eropa, karena mobnas dianggap melenceng dari konsep perdagangan bebas. Terlebih lagi, Indonesia sudah tergabung dalam WTO sejak 1 Januari 1995.

Akhirnya, 22 April 1998, badan penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body) WTO memutuskan bahwa program mobnas melanggar asas perdagangan bebas dunia. Dampaknya, proyek mobnas harus segera ditutup. Sejak saat itu, tidak ada lagi istilah mobnas. Namun, Pemerintah Indonesia berusaha memperbesar keuntungan dengan memperbesar kandungan lokal kendaraan-kendaraan yang dijual di Indonesia.

Mencoba meninggalkan jargon mobnas, Toto menganggap Esemka lebih tepat dianggap sebagai mobil buatan Indonesia, mobil yang prinsipalnya merupakan perusahaan lokal, bukan asing atau gabungan dengan perusahaan luar. "Yang ada sekarang itu (Esemka) mobil pedesaan dan mobil rakyat Indonesia," kata Toto.