-

Ketua MPR: Mari Membangun Indonesia dari Desa

Jumat, 26 Mei 2017 | 16:09 WIB

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dalam kunjungannya ke Purwakarta, Jumat (26/5/2017) mengatakan bahwa pembangunan Indonesia sebaiknya dimulai dari desa-desa. Ia mengatakan, sesuai dengan Pancasila, negara sebaiknya memenuhi hak mendasar masyarakat desa.

Menurut Zulkifli, hak rakyat, termasuk yang berada di desa, harus dilindungi oleh negara. Pembangunan harus dilakukan dari desa-desa dan harus berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Pembangunan juga tidak boleh merusak lingkungan sehingga merugikan masyarakat di desa sekitarnya. "Misalnya saja masyarakat Bangka Belitung yang kehilangan hak dasarnya, tidak bisa lagi bertani dan menjadi nelayan karena lingkungannya rusak akibat penambangan," kata Zulkifli.

Zulkifli juga menambahkan, sumber daya alam di suatu daerah harus dikelola oleh BUMD sehingga hasilnya dapat dinikmati seutuhnya oleh masyarakat desa. Karena itu, pembinaan BUMD adalah hal yang penting. Meskipun awalnya sulit, pengembangan BUMD dapat menjadi alternatif perekonomian masyarakat desanya.

"BUMD harus menjadi garda depan memperjuangkan daerahnya dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber ekonomi lainnya. Itulah implementasi dari ekonomi Pancasila dan UUD 1945 yang sebenarnya," ujarnya.

Ia berharap kekayaan alam yang melimpah tidak digarap atau bahkan diberikan kepada pihak asing. Masyarakat desa yang seharusnya dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut akhirnya hanya memperoleh sisa, berupa lingkungan yang rusak.


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id