-

Zulkifli Terima Ketua Umum Korpri Bahas Profesionalisme PNS

Selasa, 9 Agustus 2016 | 15:41 WIB

Beberapa waktu yang lalu, terdapat kesalahpahaman mengenai pendapat Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengenai pegawai negeri sipil dan politisi. Hal tersebut langsung menjadi pemberitaan di media massa.

Menanggapi hal tersebut, Zulkifli sudah melakukan klarifikasi di berbagai kesempatan. Termasuk dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fadulloh di ruang kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (09/08/2016).

Selain Zudan, sembilan anggota dan pengurus Korpri juga turut hadir dalam audiensi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Zudan juga menjelaskan bahwa Korpri sekarang ingin bergerak menjadi lebih profesional.

“Korpri sebagai birokrasi harus netral melaksanakan tugas dengan profesional sesuai kepentingan bangsa dan negara,” dukung Zulkifli.

Zudan dan para anggota Korpri juga mengungkapkan bahwa PNS merupakan slaah satu unsur penting dalam terciptanya persatuan negara, selain TNI dan Polri. Oleh sebab itu, Zudan meminta dukungan Ketua MPR untuk membuka pintu karir bagi para PNS agar tidak terkotak-kotak berdasarkan daerah ataupun golongan.

Dalam kesempatan tersebut, sekali lagi Zulkifli menegaskan bahwa semua profesi itu mulia. Menurutnya, PNS, Birokrasi, TNI, Polri, dan politisi itu berbeda dalam cara bekerjanya. Bukan yang satu lebih bagus dari yang lain. Bekerja juga harus sesuai dengan bidangnya.

“Politisi kerjanya secara politik. Kalau politisi kerjanya menyerap aspirasi, datang ke rakyat, dan jam kerja tidak diatur. Kalau birokasi punya ukuran-ukuran kerja sendiri. TNI dan Polri punya ritme kerja sendiri. Tapi, banyak teman-teman politisi yang tidak menjalankan pekerjaan politisi,” ungkapnya.

Beliau menjelaskan lebih lanjut, bahwa semua pekerjaan sudah seharusnya punya kapasitas untuk mencari pegawai. Sama seperti saat ia menjabat menjadi Menteri Kehutanan pada era SBY, Zulkifli mencari pegawai sesuai dengan klasifikasi yang tepat.

Kalau mencari penjaga harimau yang akan ditempatkan di pedalaman hutan, beliau rasa tak perlu klasifikasi seperti harus pintar bahasa Inggris dan lain-lain. Yang penting sesuai dengan pekerjaannya nantinya.

Tak berhenti di situ, Korpri juga mengajukan kerja sama dengan MPR RI untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ke berbagai daerah.

Tentu saja hal tersebut ditanggapi dengan senang hati oleh Zulkifli. “Bagus sekali itu. Sosialisasi Empat Pilar tidak bisa dijalankan oleh MPR sendiri, harus bersama-sama,” ungkap Zulkifli.

Di akhir pertemuan, Zulkifli juga mengundang Korpri dalam Sidang Paripurna MPR yang akan diadakan pada 16 Agustus 2016 mendatang. Dalam rapat tersebut juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pidato kenegaraan. 


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id