Fachri Fachrudin Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di gedung DPR dan MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

Pimpinan MPR Minta Presiden Ikut Sosialisasikan Pancasila

Selasa, 31 Mei 2016 | 10:08 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku belum puas terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Ia meminta peran itu juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Di satu sisi, ia sudah cukup puas atas antusias yang muncul pada masyarakat, terutama pada anak-anak peserta lomba menghapal Pancasila dan UUD 1945.

"Bahkan begitu luar biasanya mereka sampai menghapalkan butir-butir UUD seperti mereka menghafalkan Al-Quran," ujar Hidayat di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (31/5/2016).

"Ketika sosialisasi melalui cerdas cermat, itu mereka begitu luar biasa. Sangat menguasai materi dan berlomba-lomba untuk menjawab," lanjut dia.

Namun, MPR masih melihat kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Kalau untuk hasil, membutuhkan kerja sama atau keterlibatan seluruh pihak. Kami sadar ya untuk memaksimalkan ini, diperlukannya keterlibatan eksekutif. Dalam hal ini Presiden dan jajarannya," ujar Hidayat.

MPR, sebut Hidayat, memiliki keterbatasan dalam hal menjangkau sosialisasi itu. MPR hanya terkait pengawasan, budgeting dan sosialisasi UUD serta Pancasila. Tinggal pihak eksekutif yang menindaklanjuti kerja MPR.

"Memang harus ada pihak yang follow up itu. Misalnya, kalalu tidak melakukan Pancasila, bisa kena sanksi, itu tugas eksekutif," ujar Hidayat.

Kompas TV Hina Lambang Negara, Ini Hukumannya




FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id