Salah satu instrumen untuk menjembatani masyarakat agar mampu masuk ke pasar usaha maupun berwirausaha adalah pendidikan dan pelatihan vokasi. Oleh karena itu pendidikan vokasi hendaknya tidak dipandang sebelah mata sebagai pilihan kelas dua jika tidak diterima di lembaga pendidikan umum.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakhiri juga mengajak masyarakat untuk meyakini bahwa sesungguhnya pendidikan vokasi bisa menjadi jembatan bagi putra-putrinya  untuk masuk ke dalam pasar kerja atau menjadi wiraswasta.

Hal tersebut disampaikan oleh Menaker saat menjadi narasumber di acara Seminar Nasional tentang Teknologi, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama (UNI) yang bertempat di Purwokerto, Banyumas, Sabtu petang tanggal 14 April 2018.

Menteri Hanif menambahkan, selama ini masyarakat masih sering terjebak pada orientasi pendidikan umum. Akan tetapi saat pilihan ada di pendidikan umum, malah cukup banyak lulusannya yang kesulitan memasuki pasar kerja.

Oleh karena itu, diharapkan mereka yang berorientasi untuk masuk ke pasar kerja atau berwirausaha lebih memilih untuk memilih pendidikan vokasi. Hal tersebut dikarenakan sistem pendidikan vokasi telah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri.

Menaker pun mengajak agar sekarang masyarakat mulai meningkatkan kepercayaan terhadap pendidikan vokasi. Menurutnya vokasi bukanlah pendidikan kelas dua, malah merupakan hal baik apabila dikaitkan dengan pekerjaan.

Tidak ketinggalan, Menaker juga menjelaskan bahwa selain pendidikan vokasi, pemerintah juga terus menggenjot peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) yang mana selain gratis, mutunya juga terus diperkuat.

Terlebih saat ini angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah (SD-SMP). Sebesar 60,08 persen dari 128 juta orang angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah.

“Makannya sekarang pemerintah menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga mereka yang membutuhkan skill dan keterampilan memiliki akses,” papar Menaker.