Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menilai, orientasi pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dijiwai oleh ruh konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi dianggap masih menyisakan ketimpangan di masyarakat.

"Pembangunan ekonomi belum inklusif karena menyisakan trilogi ketimpangan, yaitu ketimpangan antarindividu, antarwilayah, maupun antarsektor ekonomi," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, saat menyampaikan refleksi akhir tahun di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2016).

"Kue" ekonomi nasional, kata dia, hanya dinikmati oleh segelintir orang yang menempati 20 persen teratas dari struktur piramida ekonomi nasional dan 40 persen kelas menengah.

Pembangunan juga masih terpusat di Jawa dan Sumatera, yang menyumbang 81 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, meninggalkan pulau-pulau lain.

Koefisien gini juga dianggap masih cukup tinggi, yaitu 0,4 dan 0,6 untuk rasio gini penguasaan tanah.

Kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia.

"Segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah serta penguasaan tanah," tutur Said Aqil.

PBNU juga menyoroti sektor pertanian yang mengalami involusi dan menjadi lumbung kemiskinan.

Padahal, sektor pertanian merupakan lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 38 juta orang.

Pembangunan saat ini dinilainya lebih cenderung ditopang oleh sektor jasa dan keuangan yang padat modal.

PBNU pun merekomendasikan agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadap sektor pertanian.

"Upaya pembenahan sektor pertanian harus dimulai dari reforma agraria yang pada intinya redistribusi tanah untuk petani," ujar dia.