Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kalijodo mungkin tak asing lagi bagi para "hidung belang". Dulu, Kalijodo merupakan salah satu kawasan hiburan malam di Jakarta.

Para pekerja seks komersial tinggal dan mencari nafkah di tempat itu. Mereka melayani pria hidung belang di kamar yang rata-rata 2x1 meter per segi.

Dalam satu malam, mereka bisa melayani hingga 12 pria. Layaknya PSK di lokasi lain, mereka di bawah pengawasan ketat para mucikari.

Sulit bagi mereka untuk melepaskan diri jeratan dunia hitam tersebut. Mereka seolah "terkunci" pada bangunan-bangunan yang berkedok kafe remang-remang di Kalijodo.

Di lain pihak, para penguasa Kalijodo terus mengambil keuntungan dari bisnis remang-remang ini. Sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan tersebut segan terhadap para penguasa.

Di tempat itulah, para penguasa seolah mengatur perekonomian Kalijodo. Namun, siapa sangka, wajah hitam Kalijodo kini berubah.

Tak ada yang menyangka bahwa sebuah insiden kecelakaan bisa berujung pada penggusuran kawasan tersebut.

Kalijodo berubah dalam 20 hari setelah kecelakaan Toyota Fortuner yang dikemudikan Riki Agung pada Senin (8/2/2016) pagi.

Pengemudi yang mabuk

Di balik kemudi, mata Riki Agung Pratama (24) sudah tak sanggup lagi melihat dengan jelas. Riki terlelap. 

Sementara itu, mobil berisi sembilan orang yang dikemudikannya tersebut terus melaju menembus dinginnya udara pagi dengan kecepatan sekitar 100 kilometer per jam.

Hingga persis di KM 15 Jalan Daan Mogot arah Tangerang, mobil berwarna hitam jenis SUV itu menabrak sepeda motor di depannya. Riki langsung terbangun. Maksud hati menginjak rem, ia malah menginjak pedal gas.

Ia tak bisa megendalikan mobilnya yang oleng ke kiri dan menabrak marka jalan. Mobil itu terpelanting ke tengah jalan. 

Empat orang tewas dan tujuh orang lainnya, termasuk Riki luka berat. Dua orang yang meninggal adalah pengendara sepeda motor, sisanya adalah penumpang di dalam mobil. 

(Baca juga: Ini Isi Materi Banding yang Akan Diajukan Pengemudi Fortuner "Kalijodo")

Kecelakaan itu terjadi tepat pada Tahun Baru Imlek. Setelah diusut, Riki diketahui dalam kondisi tidak siap menyetir mobil.

Mahasiswa perguruan tinggi swasta itu baru saja menenggak 10 gelas minuman keras di lokalisasi Kalijodo.

Dari situlah, keberadaan lokalisasi Kalijodo mulai dipermasalahkan kembali.

Tak ada toleransi

Keeseokan harinya, Selasa (9/2/2016), peristiwa ini sampai ke telinga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kala itu masih aktif menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ahok menyoroti lokalisasi Kalijodo yang merupakan lokasi tempat Rikki minum minuman keras tersebut.

Dengan tegas, Ahok menyatakan keinginannya untuk "membersihkan" kawasan Kalijodo. Ia menilai lokalisasi di Kalijodo tak bermanfaat, atau lebih banyak memberikan dampak buruk.

Wacana penertiban kawasan Kalijodo pun mulai bergulir. Pihak kelurahan hingga pemerintah kota di kawasan Kalijodo diminta melakukan pendekatan kepada warga.

Kalijodo terbagi dalam dua wilayah, yakni wilayah Pemkot Jakarta Utara dan Pemkot Jakarta Barat.

Sebelum penertiban dilakukan, pemerintah kota setempat melayangkan surat peringatan pertama (SP 1) hingga surat peringatan ketiga (SP 3) kepada warga Kalijodo.

Di sisi lain, Polisi dan TNI siap membantu Pemprov DKI Jakarta bila diminta untuk melakukan pengamanan saat penertiban.

(Baca juga: Membandingkan Lokalisasi Kalijodo dengan Dadap)

Tito Karnavian yang ketika itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya mengatakan, pihaknya tidak takut masuk ke Kalijodo untuk membantu Pemprov DKI Jakarta.

Pihak TNI, dalam hal ini Kodam Jaya, juga memastikan siap membantu program Pemprov DKI Jakarta itu.

Kesiapan bantuan ini disambut baik oleh Ahok. Menurut dia, penertiban rentan bentrok lantaran perputaran uang di kawasan tersebut cukup besar.

Bisnis minuman keras dan prostitusi seolah menjadi sumbu perekonomian di sana. Keberadaan aparat TNI dan Polisi pun dianggap bisa meredam timbulnya kericuhan. 

Surat edaran diterbitkan

Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat mengurus masalah Kalijodo. Pada Jumat (12/2/2016), Pemkot Jakarta Utara mengeluarkan surat edaran penertiban kawasan prostitusi tersebut. 

Isi surat edaran juga menjelaskan latar belakang penertiban kawasan Kalijodo, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan dan Wilayah, Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran, dan Jalan Inspeksi, serta Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kegiatan Penertiban Umum.

Poin penting yang ingin disampaikan dalam surat edaran itu adalah pengembalian fungsi kawasan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau, penutupan dan penertiban kegiatan prostitusi dan peredaran minuman keras, tawaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga Kalijodo alih profesi atau dipulangkan ke daerah masing-masing, dan adanya posko pendaftaran di Kantor Camat Penjaringan.

(Baca juga: Kisah Warga Eks Kalijodo yang Kini Jadi Petani di Rusun Marunda)

Sementara itu, Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat melayangkan surat pemberitahuan rencana penataan kawasan Kalijodo RT 07/10, Angke, Tambora, Jakarta Barat, untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH), Selasa (16/2/2016). 

Surat pemberitahuan itu ditujukan kepada para pemilik bangunan, para pemilik usaha tempat hiburan, dan para pekerja tempat hiburan yang berada di wilayah tersebut. 

Daeg Azis melawan

Puluhan warga Kalijodo yang dipimpin tokoh masyarakat setempat, Abdul Azis alias Daeng Azis, mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016). 

Mereka mengadukan rencana penggusuran tempat tinggal mereka yang akan dilakukan Februari 2016.

Setelah datang ke Komnas HAM, Azis dan warga lainnya mendatangi DPRD DKI Jakarta. Namun, ia dan rombongan tak berhasil menemui satu pun anggota DPRD DKI Jakarta.  

Dalam kesempatan itu, Azis mengaku rutin membayar pajak atas tempat tinggalnya sebesar Rp 16 juta setiap tahun.

Dia juga menunjukkan selembar dokumen yang dia sebut sebagai sertifikat kepemilikan tanah yang disebut diakui lurah dan notaris.

Sertifikat yang ditunjukkan Azis itu bernama "Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan Bangunan Rumah di Atas Tanah Negara". 

Di dalam surat tersebut, tertulis bahwa Azis memiliki sebuah rumah di atas lahan negara seluas 1.847 meter persegi, sedangkan luas bangunan rumahnya 1.037 meter persegi.

Pembukuan itu dilakukan pada 6 Oktober 2014. Surat tersebut juga menyatakan bahwa tanah itu belum pernah dijualbelikan oleh Azis. Surat itu ditandatangani pada 20 April 2015.

Kompas.com/David Oliver Purba Daeng Azis

Menanggapi surat tersebut, Ahok mengatakan, Azis sekaligus mengakui bahwa bangunannya di Kalijodo selama ini milik negara.

Ahok juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa mengembalikan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) kepada warga Kalijodo. 

Basuki menyebut Pemprov DKI Jakarta bisa mengembalikan PBB-P2 yang telah dibayar. Namun, dengan satu syarat, yakni warga Kalijodo juga membayar sewa lahan negara. 

Basuki mengatakan, warga Kalijodo sudah mengakui penggunaan lahan di atas lahan negara. Hal itu tercantum dalam Permenkeu Nomor 96 Tahun 2007 tentang Formula Rarif Sewa atas Barang Milik Negara. 

Usai SP 1 dilayangkan Pemkot Jakbar pada Selasa (16/2/2016), Azis menggandeng Razman Arif Nasution sebagai pengacara warga Kalijodo.

Sejak saat itu, Razman mulai gencar menyerang pihak Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan polisi yang hendak menertibkan Kalijodo. 

Razia sajam dan miras di Kalijodo

Polda Metro Jaya segera melakukan operasi besar-besaran di Kalijodo. Operasi tersebut untuk memberantas penyakit masyarakat yang mengakar di wilayah tersebut.

Operasi cipta kondisi itu juga menjadi upaya mem-back-up rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo. Operasi Pekat Jaya itu dibantu pihak Kodam Jaya.

Awalnya, Operasi Pekat Jaya dijadwalkan pada Kamis (18/2/2016). Sebanyak 1.000 anggota kepolisian dikerahkan untuk operasi tersebut.

Namun, pada Kamis itu, ternyata operasi tidak dilakukan. Hari itu hanya dilakukan penempelan SP 1 oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara di sejumlah titik di Kalijodo. Penempelan SP 1 itu pun dikawal oleh ketat aparat kepolisian dan TNI. 

Pada malam harinya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu, Komisaris Besar Krishna Murti, menyambangi kawasan Kalijodo. Kedatangan Krishna disebut dalam rangka patroli dan menciptakan rasa aman masyarakat. 

Krishna datang bersama puluhan personel polisi dan beberapa anggota TNI. Kedatangan mantan Kapolsek Penjaringan itu juga mendapat pengawalan dari personel Brimob bersenjata lengkap.

Operasi Pekat itu baru terlaksana pada Sabtu (20/2/2016). Ada sekitar 6.000 aparat gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta diterjunkan dalam operasi tersebut.

Operasi dipimpin langsung oleh Tito Karnavian. Dalam razia itu, polisi menemukan senjata tajam, berupa anak panah, golok, samurai, bidik di Kafe Intan milik Daeng Azis.

Selain itu, ditemukan ratusan kotak kondom, sejumlah kepingan film porno, puluhan pak bir, dan puluhan busur untuk permainan ketangkasan.

Data yang dilansir Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya saat itu, Komisaris Besar Muhammmad Iqbal, menyebutkan bahwa barang-barang yang disita terdiri dari 9.923 botol minuman keras, 166 pak kondom, 33 senjata tajam dari berbagai jenis, 2 palu, 8 linggis, 3 tang, 9 obeng, 1 senapan angin, 436 anak panah, dan 8 katapel.

Barang-barang yang disita itu langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan truk-truk milik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Menurut Tito, saat razia digelar, para pemilik kafe dan preman sudah banyak yang kabur, sehingga tak bisa langsung dimintai keterangan.

Dalam razia yang digelar Sabtu (20/2/2016) malam, polisi menggelandang seorang pria, DK, yang diduga berprofesi sebagai mucikari di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara.

Kemudian, pada Selasa (22/2/2016), Polda Metro Jaya menetapkan tokoh masyarakat Kalijodo, Daeng Azis, sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi atau perdagangan wanita.

Belakangan, pada Jumat (26/2/2016), Azis kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian listrik. Ia diduga mencuri listrik untuk kafe miliknya di Kalijodo, yakni Kafe Intan. 

(Baca juga: Divonis 10 Bulan Penjara, Bagaimana Akhir Perlawanan Daeng Azis?)

Kalijodo yang sepi

Suasana sepi di Kalijodo mulai terasa saat malam setelah Operasi Pekat. Tak ada ingar bingar musik dangdut dari kafe-kafe Kalijodo.

Para pemilik dan pekerja seks komersial di kafe-kafe itu telah meninggalkan Kalijodo. Mereka memilih untuk pergi daripada berurusan dengan kepolisian saat razia. 

Kafe di Kalijodo juga tampak berantakan. Mulai dari baju, pakaian dalam, hingga kondom, berserakan di sana. Sampah-sampah berserakan di kafe hingga ke jalan.

(Baca juga: Terkuburnya Kekuasaan Daeng Azis dalam Reruntuhan Bangunan Kalijodo )

Kafe di kawasan Kalijodo seusai razia tersebut tampak tak keruan. Sebagian besar barang yang ada di dalam kafe tersebut dijarah warga.

Mulai dari pintu kamar, kasur, tempat tidur, meja, kursi, besi-besi tangga, talang air, hingga AC atau pendingin ruangan dijarah.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wisma Adem di kawasan Kalijodo. Rencananya kawasan Kalijodo akan ditertibkan pada Senin (29/2/2016) mendatang. Foto diambil Jumat (26/2/2016).

Wali Kota Jakarta Utara saat itu, Rustam Effendi, berada tepat di depan Kafe Intan milik Azis. Penggusuran dimulai dari Kafe Intan. Sirene pun dibunyikan sebagai tanda dimulainya penggusuran.

Alat berat mulai mengayun dan merobohkan gedung dan rumah-rumah di Kalijodo. Debu dari puing-puing bangunan seketika bertebaran.

(Baca juga: Ahok: Gua "Penjarain" yang Punya Pabrik Baut dan Bihun kalau Benar Pernah Ada di Kalijodo!)

Kalijodo pun tak lagi sama. Bangunan porak-poranda. Namun, di tengah penggusuran pagi itu, ada beberapa kepala keluarga yang masih bertahan.

Mereka bersikeras untuk tak meninggalkan rumah yang sudah dihuni puluhan tahun itu. Menghadapi warga yang masih bertahan ini, pihak kepolisian beserta Pemprov DKI Jakarta mencoba negosiasi.

Andri Donnal Putera Suasana kawasan Kalijodo yang mulai digusur per Senin (29/2/2016) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KOMPAS.com/Kahfi Dirga Cahya Pembangunan taman di RPTRA Kalijodo, Jakarta, Kamis (27/10/2016).