Persoalan Sektor Pertanian dan Produksi Pangan, PR Pemerintah yang Belum Juga Usai - Kompas.com
Kamis, 2 Mei 2024

Kaleidoskop 2016

Kaleidoskop 2016

Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..

Persoalan Sektor Pertanian dan Produksi Pangan, PR Pemerintah yang Belum Juga Usai

Kamis, 15 Desember 2016 | 11:00 WIB
KOMPAS.com/BUDIYANTO Petani memanen padidi Cidolog, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (10/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2017 akan segera datang. Namun, persoalan sektor pertanian menjadi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, mulai dari sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi hasil pertanian dalam negeri, daya saing hasil pertanian hingga kebijakan pengurangan importasi pemerintah.

Kompas.com merangkum beberapa kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dalam membangun sektor pertanian hingga masalah klasik yang mendera sektor petanian dalam negeri.

Januari 2016

- Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga kestabilan sejumlah harga pangan mulai dari komoditas utama seperti beras, daging sapi, gula, dan kedelai di 2016.

- Pada saat itu juga pemerintah mendapatkan gambaran akan ada penundaan musim tanam karena adanya badai El Nino yang dikhawatirkan dapat mengganggu persediaan bahan pangan.

- Pemerintah memutuskan untuk membatalkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap pembelian hewan ternak. Kebijakan pengenaan PPN produk ternak dinilai akan mengganggu kestabilan harga pangan.

April 2016

- Guna mengatasi permasalahan klasik komditas pokok masyarakat seperti beras, gula pasir, cabai, minyak goreng, bawang merah dan putih, dan daging sapi, pemerintah perkenalkan Toko Tani Indonesia (TTI), gerai pangan milik Kementerian Pertanian yang dirancang dan didirikan dengan tujuan sebagai solusi permanen dalam mengantisipasi gejolak harga pangan.

- Presiden Joko Widodo meminta harga pangan pada tidak melonjak pada musim Lebaran 2016 tiba. Termasuk, harga daging yang diminta untuk tidak lebih di atas Rp 80.000 per kilogram.

Juni 2016

- Pemerintah membentuk tim lintas kementerian yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna mengendalikan harga bahan pangan.

- Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, memberikan tambahan izin impor daging sapi beku sebanyak 10.000 ton kepada Perum Bulog. Dengan tambahan tersebut, Bulog mengantongi izin impor sebesar 20.000 ton daging sapi beku yang akan dilepas kepada pasar dan dengan kebijakan tersebut diupayakan akan menekan harga daging lokal yang kala itu harganya mencapai Rp 150.000 per kilogram di beberapa daerah di Indonesia.

- Kementerian Pertanian secara resmi meluncurkan Pusat Toko Tani Indonesia (TTI) yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta. TTI dibentuk sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dengan cara memotong rantai distribusi yang berdampak pada harga kebutuhan pokok.

Agustus 2016

- Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan impor jeroan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, atau olahannya ke Tanah Air. Lantas langkah mengundang polemik mulai dari risiko penyakit berbahaya yang berasal dari jeroan impor hingga dikhawatirkan menimbulkan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak lokal.

September 2016

- Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), memulai kebijakan memaksimalkan sekitar 20 ribu hektare (ha) lahan baru di 44 kebupaten yang merupakan wilayah terluar Indonesia.

- Pemerintah menerapkan harga acuan terhadap tujuh komoditas pangan yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging sapi. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2016 terkait Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut diterapkan guna menjamin ketersedian, stabilitas dan harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen.

Oktober 2016

- Pemerintah mendorong produksi daging sapi lokal dengan menggiatkan program inseminasi buatan (IB) serta sapi indukan wajib bunting (Siwab).

- Kementerian Pertanian menerapkan beberapa stategi dalam megurangi kebijakan impor pangan dirinya mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai meninggalkan impor bahan pangan seiring dengan naiknya produksi bahan pangan dalam negeri seperti bawang, jagung, beras dan cabai.

November 2016

- Pemerintah tingkatkan produksi dan daya saing buah lokal, Presiden Joko Widodo dalam acara Fruit Indonesia 2016 meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk terus meningkatkan produksi buah lokal dengan kualitas setara buah impor.

Desember 2016

- Jelang pergantian tahun 2016 Indonesia dikejutkan dengan fenomena yang cukup menjadi perhatian publik yaitu penangkapan empat warga negara asing asal China yang kedapatan menjadi petani ilegal. Mereka menanam cabai di atas lahan seluas empat hektar yang berada di Kampung Gunung Leutik, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian setempat, ternyata benih cabai yang ditanam dinyatakan positif terinfeksi bakteri Erwinia chrysantemi. Bakteri tersebut merupakan organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) yang masuk golongan A1.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Pramdia Arhando Julianto
Editor : Bambang Priyo Jatmiko