Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
BUMN Tidak Bayar Utang Pajak, Asetnya Bisa Disita
Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Senin (14/11/2016).Terkait
- China Kenakan Pajak Tambahan 10 Persen untuk Mobil Mewah
- Pemerintah Harus Tempuh Langkah Ini untuk Kejar Pajak Google
- "Mungkin Direksi yang Lain Sudah Patuh Bayar Pajak, tetapi Apa Iya?
- Sri Mulyani Targetkan 95 Persen Wajib Pajak Ikut "Tax Amnesty"
- Sri Mulyani Beri Akses Luas kepada KPK Telusuri Kasus Suap Pegawai Pajak
- Menko Darmin: Tim Reformasi Pajak Masih Digodok
- Ada "Tangan" KPK dalam Tim Reformasi Pajak
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak tetap akan mengejar perusahaan-perusahaan yang memiliki utang pajak, tidak terkecuali perusahaan pekat merah atau BUMN. "BUMN seperti juga perusahaan lain.
Dulu ada BUMN penerbangan pesawatnya disita sama Dirjen Pajak," ujar Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Menurut Hestu, Ditjen Pajak tidak akan membeda-bedakan nama perusahaan swasta atau BUMN. Bila perusahaan punya utang pajak, maka Ditjen Pajak tetap akan mengejarnya.
Bagi Ditjen Pajak, perlakukan sama itu perlu dilakukan agar tidak ada persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia.
"Aset BUMN bisa disita. Persis (sama dengan swasta juga)," kata Hestu Yoga.
Ditjen Pajak akan terus menagih utang pajak perusahaan-perubahan plat merah yang merupakan wajib pajak badan tersebut.
Penagihan akan dilakukan melalui kantor wilayah wajib pajak tersebut terdaftar.
Sebelumya, ucap Hestu Yoga, ada juga BUMN yang mau menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar utang pajak. Namun ditolak oleh Menteri Keuangan.
| Penulis | : Yoga Sukmana |
| Editor | : Aprillia Ika |
