Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut butuh kajian untuk memutuskan lanjut atau tidaknya proyek reklamasi di teluk utara Jakarta. 

Karena butuh kajian, dia mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai wacana calon wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra, Sandiaga Uno, yang menyatakan ingin menghentikan reklamasi jika nantinya menang pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

"Masih harus dikaji," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/11/2016). 

Dalam proyek reklamasi, Taufik menyebut DPRD tidak berada dalam posisi sebagai pihak pemberi izin. Melainkan pihak yang membuat peraturan setelah dikeluarkannya izin proyek reklamasi. 

"Mesti dibedain. DPRD bikin peraturan tata ruangnya, Perda tata ruangnya. Bukan izinnya," ucap politisi Partai Gerindra itu. 

(Baca: Sandiaga: Kami Akan Hentikan Reklamasi)

Sandiaga sebelumnya mengatakan dirinya akan menghentikan reklamasi jika terpilih pada Pilkada DKI 2017. Sandiaga menilai, proyek reklamasi merugikan nelayan yang biasa menangkap ikan di sekitar proyek tersebut. 

Sandiaga mengatakan, banyak keluhan yang disampaikan nelayan saat dirinya berkunjung ke sejumlah wilayah di Jakarta Utara. 

"Untuk reklamasi, kami sudah keluarkan (pernyataan), bahwa kami akan menghentikan reklamasi," ujar Sandiaga saat mendatangi warga Kampung Nelayan di Jakarta Utara, Jumat (18/11/2016). 

Sandiaga menegaskan dirinya tidak takut dikatakan melawan hukum. Sudah ada kajian dari tim advokasi yang siap untuk mengawal pernyataannya itu. 

"Saya yakin ada aspek keadilan, tidak takut (dikatakan melawan hukum). Kita punya tim advokasi hukum," ujar Sandiaga. 

Saat ini proyek reklamasi dipastikan lanjut. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memastikan proyek itu dapat dilanjutkan setelah sebelumnya sempat dihentikan.