Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memiliki opsi langkah menurunkan harga gas untuk industri.

Salah satunya yakni dengan melakukan zonasi distribusi gas. “Jadi gas di Indonesia timur kita kasih untuk industri di Indonesia timur. Gas yang di Indonesia tengah kita fokus ke Indonesia tengah. Supaya mengurangi biaya transportasinya,” kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Seiring dengan pengaturan zonasi itu, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan untuk impor gas dari luar negeri.

Luhut mencontohkan, harga gas di wilayah barat Indonesia seperti di Sumatera saat ini masih mahal, mencapai 13 dollar AS per MMBTU.

Mahalnya harga gas, salah satunya akibat biaya transportasi LNG atau gas alam cair yang berasal dari timur Indonesia.

Atas dasar itu, Luhut bilang, pemerintah melihat ada kemungkinan impor gas untuk menggantikan pasokan dari timur.

“Kalau lebih murah mengimpor untuk Medan, ya impor saja. Nanti regasifikasinya di Lhokseumawe, dialirkan ke Medan. Sehingga di Medan, gas bisa di kisaran 7 dollar AS per MMBTU, dibandingkan sekarang yang 13 dollar AS,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman itu.

Sementara itu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, opsi ini masih dikaji, apalagi menyangkut suplai gas dari luar negeri.

Wiratmaja mengatakan, saat ini saja gas domestik sudah kelebihan-pasokan (over-supply).

Ditemui usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan langkah apa yang akan diambil untuk memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo yakni gas murah untuk industri.

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia itu, masalah harga gas ini sangat kompleks. Darmin pun tidak setuju apabila dikatakan opsi impor gas bakal membuat harga gas untuk industri lebih murah. “Enggak. Belum tentu,” ucap Darmin.