Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memandang besarnya peran RT/RW di lingkungan masyarakat. Menurut dia, secara tidak langsung, Ketua RT dan RW menjadi perwakilan pemerintah di lingkungan masyarakat terkecil.

"RT/RW itu merupakan elemen di tengah-tengah masyarakat kita, enggak bisa dipungkiri itu kan realita. Seberapa besar peran RT/RW itu akhirnya, ya memang sangat besar peran RT/RW," kata Saefullah kepada Kompas.com, Senin (19/9/2016).

Dia mengatakan, RT dan RW dapat menjadi penengah dalam persoalan rumah tangga kehidupan bermasyarakat. Persoalan rumah tangga ini, kata dia, diselesaikan dengan gotong royong. Contohnya seperti saat ada warga yang meninggal dunia.

Ketua RT maupun RW mengakomodasi warga setempat untuk membantu mengurusi pemakaman warga yang meninggal dunia.

"Kemudian ketika ada got mampet, pohon tumbang, kabel putus, penyakit masyarakat, itu kan semuanya biasanya diselesaikan melalui RT/RW. Artinya, keberadaan organisasi ini masih sangat dibutuhkan," kata PNS yang berencana maju Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut.

Pada Jumat (16/9/2016) lalu, sekelompok pengurus RT/RW yang tergabung dalam Forum RT/RW melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak Jakarta dipimpin oleh seorang pemimpin yang arogan.

Selain itu, mereka juga menolak kewajiban pelaporan menggunakan aplikasi Qlue. Instruksi pelaporan melalui Qlue oleh Ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI. (Baca: Selipan Pesan Politik di Balik Keluhan Forum RT/RW kepada DPRD DKI)

Tiap bulannya, Ketua RT mendapat dana operasional sebesar Rp 975.000, sedangkan ketua RW mendapat dana operasional sebesar Rp 1,2 juta. Kini, Ketua RT dan RW baru akan mendapat dana operasional mereka setelah aktif melapor ke Qlue sebanyak tiga kali sehari.

Kemudian, bagaimana pendapat Saefullah terkait hal ini?

"Nah kalau soal itu saya enggak tahu. Tanya saja ke mereka," kata Saefullah.