Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyindir Koalisi Kekeluargaan. Menurut dia, perkumpulan pengurus partai politik di wilayah DKI Jakarta tersebut tidak pantas disebut koalisi.

"Yang namanya koalisi itu sudah resmi gabungan partai politik, sudah punya kandidat, visi misi, disetujui oleh DPP masing-masing partai. Kalau ini namanya forum komunikasi antar partai," kata Djarot di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).

Koalisi Kekeluargaan merupakan koalisi para pengurus partai di tingkat DPD DKI Jakarta. Ada tujuh partai yang tergabung dalam koalisi tersebut, yaitu PDI-P, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Koalisi Kekeluargaan ingin mengusung cagub yang memiliki kriteria arif dan bijaksana.

Bagaimana tanggapan Djarot, yang juga Ketua DPP PDI-P bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, melihat partainya juga bergabung dalam Koalisi Kekeluargaan?

"Kalau sifatnya komunikasi ya boleh-boleh saja," kata Djarot.

Masih menurut dia, istilah koalisi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan. Yang dikenal hanyalah gabungan partai politik dalam memenuhi persyaratan 20 persen kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ia juga menyindir kesatuan antar partai politik dalam Koalisi Kekeluargaan yang tengah goyah. PKB dan beberapa partai politik lainnya disebut akan mengusung Yusril Ihza Mahendra. Sedangkan Gerindra ingin mengusung Sandiaga Uno.

"Koalisi itu sudah ada calon (kepala daerah), posisi kayak apa, visi misi sama, ideologi sama, strategi kayak apa, pembagian tugas kayak apa, tanggung jawab seperti apa. Kalau masih beda begitu, apa itu koalisi?" kata Djarot.