Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak anggapan yang menilai dirinya tidak konsisten terkait masa cuti kampanye.

Ia mengaku tidak pernah berniat mengembalikan aturan agar cuti kampanye bakal calon gubernur petahana hanya dilakukan pada saat akan berkampanye.

(Baca juga: Dianggap Tak Konsisten soal Cuti Kampanye, Ini Pembelaan Ahok)

Basuki mengatakan, alasan utamanya mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada karena terlalu lamanya masa kampanye Pilkada 2017. Ia pun keberatan jika harus cuti selama empat bulan.

"Jangan seolah-olah saya orang yang pengin menuntut kalau kampanye itu saya boleh on-off. Saya hanya protes kelamaan. Itu empat bulan," kata pria yang biasa disapa Ahok ini usai mengikuti sidang uji materi UU Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (5/9/2016).

Pada sidang uji materi UU Pilkada hari ini, perwakilan pemerintah dan DPR sama-sama menilai gugatan uji materi dari Ahok yang mereka anggap  tidak konsisten.

Sebab, pada Pilkada 2012 lalu, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus sebagai calon gubernur petahana untuk mengajukan cuti kampanye.

Selain menyinggung soal konsistensi, pemerintah dan DPR menyatakan bahwa berkampanye merupakan kewajiban calon kepala daerah.

Sebab, dari kampanyelah, masyarakat dapat mengetahui visi dan misi calon. Ahok pun mengaku menyadari hal itu.

Namun, kembali ia menegaskan bahwa kampanye yang akan dijalaninya ini tidak akan selama masa kampanye yang mencapai empat bulan berdasarkan UU Pilkada.

"Kalau diterjemahkan mau debat satu kali, lima kali, masak harus cuti empat bulan itu enggak wajar, atau dianggap rangkaian," kata Ahok.

"Saya juga harus memaparkan visi misi saya di paripurna DPRD itu dianggap karena memaparkan selama satu hari. Padahal itu enggak sampai setengah hari. Terus harus cuti empat bulan? Itu enggak wajar juga dong," ujar Ahok.

(Baca juga: Dulu Ahok Minta Foke Ajukan Cuti, Kenapa Kali Ini Tidak Mau?)

Adapun Ahok tengah mengajukan uji materi terhadap aturan yang mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Ia ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

Meski pemerintah dan DPR merekomendasikan agar MK menolak permohonan Ahok, Ahok sendiri masih optimistis permohonannya dikabulkan MK.

"Makanya itu gunanya saya ke MK, supaya MK yang memutuskan," kata Ahok.