Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masyarakat untuk turut menjaga keamanan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sebab, menurut dia, pilkada kerap diwarnai pemaksaan kehendak, intimidasi, dan tekanan dari berbagai pihak.

"Ini kan tidak boleh. Oleh sebab itu, ini Ibu Kota negara. Di dalam demokrasi itu, ya mari menghargai perbedaan pilihan," kata Djarot di Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, Jumat (26/8/2016).

(Baca juga: Shalat Jumat di Rawabadak, Djarot Didukung Maju Dampingi Ahok)

Ia tak menginginkan adanya pemaksaan kehendak untuk memilih seseorang. Apalagi, pemaksaan itu dilakukan dengan provokasi melalui isu SARA.

"Misalnya mengungkit masalah SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Penolakan ini dan itu yang anarkistis. Itu bukan budaya kita. Itu enggak boleh terjadi," kata Djarot. 

Ia juga menambahkan, aksi penolakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat pria yang dikenal dengan nama Ahok itu melakukan kunjungan warga, bukan suatu cara yang dibenarkan.

Adapun Basuki sempat beberapa kali disambut aksi penolakan, seperti saat ia berkunjung ke Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

(Baca juga: Ini Alasan Forum RT/RW Se-Jakarta Timur Sebarkan Undangan Tolak Ahok di Cibesel)

"Kalau berbeda pendapat, boleh saja. Nanti tanggal 15 Februari 2017, silakan. Jangan ada pemaksaan kehendak. Masyarakat di sini juga ingin perdamaian," ujar Djarot.