Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
Sri Mulyani: Kalau Punya Tabungan, Harus Punya NPWP Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016)Terkait
- Menko Perekonomian: Pemerintah Belum Putuskan Batam Jadi Pulau Suaka Pajak
- Kantor Pajak Bali Terima 75 Permohonan "Tax Amnesty"
- Percaya "Tax Amnesty", Target Penerimaan Pajak 2017 Dipatok Rp 1.495,9 Triliun
- Jaring Dana Amnesti Pajak, APLN Siap Luncurkan Properti Kelas Bawah hingga Menengah Atas
- Hingga 17 Agustus, Dana Amnesti Pajak yang "Pulang Kampung" Rp 1,14 Triliun
- Tampung Dana Pengampunan Pajak, Ini Persiapan PNM
- Target Pajak RAPBN 2017 Bikin Pengusaha Lebih Nyaman
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat menyayangkan masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki tabungan tetapi tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Menurut dia, sudah seharusnya masyarakat yang memiliki penghasilan untuk turut berkontribusi ke negara dengan taat membayar pajak.
"Memalukan ya kalau punya tabungan tetapi tidak punya NPWP," ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/8/2016).
Untuk masyarakat yang telah mengalokasikan dananya ke instrumen-instrumen investasi mana pun, diharapkan untuk melaporkan aset-asetnya dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT).
Kalaupun tidak melaporkannya melalui SPT, maka diharapkan untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.
"Kalau sudah punya tabungan atau lainnya, laporkan ke SPT. Kalau tidak, ya ikutlah tax amnesty," tandas Sri Mulyani.
Sri Mulyani memastikan bahwa masyarakat yang akan mengurus hal-hal yang terkait dengan pajak tidak akan dipersulit. Bahkan pihaknya telah meminta PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk untuk meningkatkan pelayanan line telepon Kantor Pajak.
"Saya juga minta Telkom untuk menambah line-nya," pungkas Sri Mulyani.
| Penulis | : Iwan Supriyatna |
| Editor | : Aprillia Ika |
