Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, dirinya bukan tipe kepala daerah yang akan memanfaatkan birokrat demi keuntungannya saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia justru akan lebih senang ada birokrat yang menantang dirinya dalam pilkada.

Ia lalu mencontohkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, yang sudah menyatakan keinginan untuk maju pada Pilkada DKI 2017. Menurut Ahok, Saefullah merupakan birokat yang sudah terang-terangan melawan karena tidak puas terhadap kepemimpinannya.

"Yang enggak ngelawan kan banyak. Kan kita tahu Jakarta tempo hari kayak apa. Jadi enggak ada alasan saya memanfaatkan birokrat. Justru saya buka birokrat boleh nantang saya," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (18/8/2016).

Ia menceritakan, Saefullah sudah lama punya rencana hendak maju pada Pilkada 2017. Hal itu bermula dari izin untuk menjabat sebagai Ketua DPW Nadhdlatul Ulama DKI Jakarta.

Setelah mengizinkan Saefullah menjabat sebagai Ketua DPW NU, Ahok mengatakan dia rutin membagikan uang operasionalnya ke Saefullah. Besarannya mencapai Rp 100 Juta per bulan. Ahok mengaku rela membagikan uang operasionalnya ke Safullah untuk mempermudahnya menggalang massa.

"Karena lu yang mau ke PBNU ke mana-mana mau galang massa. Ini duit gue kasih deh tiap bulan. Enggak ada gubernur yang baik hati kasih Sekda Rp 100 juta," kata Ahok.

Saefullah belakangan sering diberitakan akan maju pada Pilkada DKI 2017. Dia disebut-sebut akan berpasagan dengan calon gubernur dari Partai Gerindra, yaitu Sandiaga Uno.

Jika Saefullah jadi maju, Ahok mengatakan semua orang akan tahu rekam jejak asistennya itu.

"Sekda ini siapa, berapa lama kerjanya, menarik gitu lho. Terus kasus UPS (Unniterrubtible Power Supply) diributin dari si Lasro (Marbun, bekas kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta) dia tahu semua tentang Sekda lho kalau tandatangan. Makanya saya senang aja. Justru saya bilang saya pengen PNS ikut. Kalau kamu ikut kamu akan dibongkar borok kamu," ujar Ahok.