Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah mencopot Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah diketahui memiliki masalah kewarganegaraan karena punya paspor Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berharap polemik penunjukan Arcandra selesai, dan tidak ada pihak yang memperpanjang persoalan yang ada.

"Saya pikir seluruh proses sudah selesai, dengan keputusan dari Bapak Presiden. Menurut kami interpelasi tidak diperlukan," kata Hasto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/8/2016).

Usulan interpelasi sebelumnya disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil. (Baca: Politisi PKS Usulkan DPR Pakai Hak Interpelasi untuk Usut Polemik Arcandra)

Menurut dia, DPR perlu menggunakan hak itu untuk mengetahui latar belakang penunjukan Arcandra.

Saat disinggung proses perombakan kabinet jilid II lalu, Hasto menampik, jika partainya tidak diajak berkomunikasi dengan Presiden.

Menurut dia, PDI Perjuangan telah memberikan masukan terkait sasaran pokok kebijakan yang harus dicapai pemerintah apabila hendak mengganti menteri.

"Tetapi ketika berkaitan dengan orang, maka kami serahkan sepenuhnya pada pemerintah," ujarnya.