Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa pasti akan ada sanksi jika seorang petahana tidak dapat menjalankan kewajiban untuk cuti di saat masa kampanye.

"Tidak jalani kewajiban, pasti disanksi. Semua kan begitu," kata Juri di Kantor KPU, Jakarta, Senin (15/8/2016)

Dalam pasal 70 UU NO 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak, disebutkan bahwa petahana diwajibkan untuk cuti selama tiga bulan di masa kampanye.

Namun begitu, KPU mengakui bahwa peraturan soal sanksi hingga saat ini belum diputuskan untuk dimasukkan dalam pasal di peraturan KPU.

"Sampai sekarang kami belum putuskan untuk memakai sanksi apa? Kalaupun memakai sanksi admisnistrasi, kan ada tingkatannya," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyetakan enggan jika dipaksa harus mengambil cuti saat masih menjalani masa kampanye pada pilgub DKI 2017 mendatang.

Ahok pun mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2015, terutama terkait pasal soal cuti.

Menurut Ahok, sebagai Gubernur dirinya harus mengawasi bawahannya di lingkungan Pemprov DKI.

Meski begitu, Ahok menegaskan, dia setuju dengan kewajiban mengambil cuti bagi petahana pada masa kampanye.

Namun, dia ingin MK meninjau kembali kemungkinan adanya pilihan bagi calon petahana yang tidak ingin kampanye agar tidak perlu mengambil cuti.

"Statement saya jelas, saya bukan menentang soal cuti. Jangan dibolak-balik, kalau Anda mau kampanye ya wajib cuti, tapi jangan memaksa orang cuti kalau dia tidak mau kampanye," ujar Ahok.

(Baca: Ahok: Statement Saya Jelas, Saya Bukan Menentang Cuti Kampanye...)

(Amriyono Prakoso/tribunnews.com)

-----

* Artikel ini sebelumnya telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "KPU: Tidak Jalani Kewajiban Cuti, Pasti Kena Sanksi"