Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dengan Jakarta Smart City. Saat mengunjungi kantor KPU DKI Jakarta, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Petra Lumbuun menyebut sistem Jakarta Smart City belum berstandar.

"Saya ingatkan, rasa-rasanya Jakarta Smart City belum berstandar nasional. Apakah hal itu nanti tidak jadi permasalahan? Karena belum bisa dipertanggungjawabkan," kata Petra, Rabu (10/8/2016).

Mendengar hal itu, Ketua KPU DKI Jakarta Soemarno mengatakan instansinya belum bekerjasama secara resmi dengan Pemprov DKI Jakarta. Instansinya hanya menginginkan adanya aplikasi yang dapat memuat hasil penghitungan suara.

Para petugas di tempat pemungutan suara memotret hasil pemungutan suara di tiap TPS dan dapat tersambung dengan aplikasi tersebut.

"Saya sarankan pakai sistem yang berstandar SNI. Karena hasilnya bisa dipertanggungjawabkan bersama," kata Petra.

Senada dengan Petra, anggota Komisi A Ahmad Yani mengimbau KPU DKI Jakarta tak bekerjasama dengan Jakarta Smart City. Pasalnya, lanjut dia, program Jakarta Smart City dikendalikan oleh pihak eksekutif.

"Kalau petahana enggak ikut (Pilkada) sih enggak masalah, lah ini kan gubernurnya ikut serta (Pilkada DKI Jakarta 2017). Saya harap langkah yang diambil KPU terus netral, jangan sampai terjadi masalah," kata Yani.

Menanggapi hal itu, Soemarno menjamin KPU DKI Jakarta akan selalu netral.

"Insya Allah meski kami difasilitasi, enggak akan mempengaruhi independensi KPU. Kemudian tidak ada pesan apa-apa juga kepada kami saat diberikan gedung baru ini," kata Soemarno. (Baca: Pemprov DKI Upayakan Hasil Penghitungan Suara di TPS Bisa Diakses Lewat Jakarta Smart City)