Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran banyak yang tidak mengerti alasannya mengajukan judicial Review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Ketidakpahaman terhadap alasan mengajukan judicial Review itu membuat Basuki mendapat banyak kritik dari berbagai pihak.

Ahok (sapaan Basuki) disalahpahami tidak ingin mengambil cuti pada masa kampanye. Padahal, dia setuju dengan kewajiban mengambil cuti bagi petahana pada masa kampanye.

Namun, dia ingin MK meninjau kembali kemungkinan adanya pilihan bagi calon petahana yang tidak ingin kampanye agar tidak perlu mengambil cuti.

"Statement saya jelas, saya bukan menentang soal cuti. Jangan dibolak-balik, kalau Anda mau kampanye ya wajib cuti, tetapi jangan memaksa orang cuti kalau dia tidak mau kampanye," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/8/2016).

Ahok mengungkapkan alasan sederhana mengapa dirinya menolak cuti kampanye. Dia merasa masa kampanye sekitar empat bulan itu terlalu lama. 

"Empat bulan cukup lama lho. Empat bulan saya bisa kerjain banyak, tanggul bisa saya awasi. Ini lagi musim hujan, La Nina," ujar Ahok.

Selain itu, pompa-pompa air saat ini juga sedang masa perbaikan. Ahok khawatir jika tidak mengawasi pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sebab, dia merasa PNS yang bermental bagus belum 100 persen.