Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
Ketua KPU DKI Tegaskan Petahana Harus Cuti Saat Kampanye
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno, saat rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016).Terkait
- Ahok Sudah Ajukan "Judicial Review" ke MK agar Tak Perlu Cuti Kampanye
- Jika Cuti Kampanye, Ahok Takut Bawahannya Tak Bisa Lawan Oknum DPRD Saat Pembahasan APBD
- Ahok: Kalau Saya Cuti Kampanye, Pak Djarot Tidak Jadi Plt Gubernur Loh
- Djarot Dukung Ahok Ajukan Judicial Review Cuti Kampanye Petahana ke MK
- Ahok Minta MK Segera Proses Gugatan "Judicial Review" soal Cuti Kampanye Petahana
- Arteria: Sebagai Mantan Anggota Komisi II Harusnya Ahok Paham Aturan Cuti Kampanye
- Mendagri Ingatkan Ahok untuk Tetap Ambil Cuti Kampanye
- Ketua DKPP: Kalau Tanpa Cuti Kampanye, Gerak Petahana di Daerah Sulit Diawasi
- Jika Maju Pilkada DKI, Djarot Juga Tidak Akan Cuti Kampanye seperti Ahok
- Menurut Ketua DKPP, ketimbang Pasal Cuti Kampanye Lebih Baik Gugat Pasal Ini
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengatakan, petahana seperti Basuki Tjahaja Purnama harus mengambil cuti saat kampanye jika jadi maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.
Sumarno menegaskan, aturan cuti saat petahana kampanye itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
"Jika tidak mau cuti, UU harus kita ubah dulu dan itu bukan KPU yang ngatur," ujar Sumarno, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (5/8/2016).
Sebelum ditetapkan, UU tersebut telah dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah serta lembaga terkait. Dalam UU itu tertulis bahwa calon petahana yang mengikuti pilkada di daerah pemerintahan masing-masing harus mengambil cuti yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan di luar tanggungan negara.
Terkait Basuki atau Ahok yang mengajukan judicial Review aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi, Sumarno mengatakan, itu adalah hak setiap warga negara.
"(Jika dikabulkan MK) berarti kembali seperti semula. Dulu aturannya petahana mengajukan cuti saat mau melakukan kampanye. Kalau sekarang kan enggak, harus selama masa kampanye, yaitu 100 hari," ujar Sumarno.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Jessi Carina |
| Editor | : Indra Akuntono |
