Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tidak mempercayai semua anak buahnya sehingga dia tidak mau mengambil cuti saat masa kampanye.

Basuki mengatakan, proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI melibatkan banyak pihak dan harus dipantau terus oleh dia.

"Saya tidak mengatakan saya tidak bisa percaya semua. Nanti kan diskusi sama DPRD loh. Ada berapa orang yang berani lawan kalau ada oknum DPRD macam-macam. Ada berapa banyak PNS yang berani lawan?" ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).

Jika ada Ahok yang bertugas setiap harinya, kata Ahok, PNS DKI cenderung memiliki alasan untuk mempertahankan argumen di depan DPRD DKI.

"Sekarang kan kalau ada saya, PNS tuh yang baik, alasannya baik mereka, tahu enggak apa, 'Mohon maaf, saya tuh terpaksa. Karena kalau gua enggak mau nurutin gubernur, gua dipecat'," ujar Ahok.

Jika Ahok tidak ada, maka tidak orang yang menjadi back up PNS DKI. Dia khawatir penyusunan anggaran menjadi berantakan jika seperti itu.

Ahok mengatakan, dia berani mengajukan cuti jika sistem penganggaran sudah template.

"Kalau sudah ada template, semua bisa saksikan siapapun yang mengganti bisa diprotes orang," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, dia juga sudah mengajukan judicial Review terhadap Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ahok ingin agar pasal yang mengatur calon petahana wajib cuti selama masa kampanye bisa diubah sehingga dia tidak perlu cuti.