Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu kacau pada 2013. Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai anggaran renovasi gedung DPRD DKI yang dilakukan tiap tahun.

"Saya enggak tahu (soal anggaran itu), makanya tahun 2013 saat itu memang banyak sekali kekacauan yang enggak bisa dikontrol (karena) belum ada e-budgeting," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/7/2016).

Pada tahun itu, sistem e-budgeting belum ada. Anggaran yang belum pernah dibahas bisa muncul tiba-tiba ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Basuki mengatakan hal tersebut sempat membuat dia ribut dengan DPRD DKI karena dia bersikeras menggunakan e-budgeting.

Menurut Basuki, tahun anggaran 2014 merupakan tahun terakhir sebelum Pemerintah Provinsi DKI menerapkan e-budgeting.

Atas dasar itu, ia mensinyalir pada masa itu telah dimanfaatkan banyak oknum untuk menyelewengkan anggaran.

"Itu yang saya bilang, 2014 saya mau buat (sistem itu) tapi ditolak menggunakan e-budgeting," ujar Basuki.

Namun, kini Pemprov DKI sudah menerapkan sistem e-budgeting dalam proses penyusunan APBD. Semua anggaran yang masuk dalam APBD DKI juga pasti melalui proses pembahasan terlebih dahulu. (Baca: Ahok Cerita Usaha Jokowi Bongkar Bobrok APBD DKI)