Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanderaan kembali warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan bersenjata menunjukkan bahwa negara telah dilecehkan dan kewibawaannya tidak diperhitungkan. Tercatat sudah empat kali peristiwa penyanderaan terjadi sejak awal tahun 2016.

Namun, hingga saat ini, upaya penanganan perampokan dan penculikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dinilai masih belum efektif mengingat masalah penyanderaan masih berulang kali terjadi.

Staf Ahli Menko Polhukam bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksamana Muda Surya Wiranto berpendapat, kondisi pelayaran Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pelaut Indonesia sudah berada pada kondisi krisis dan harus diperkuat.

(Baca: Kelompok Penculik 3 WNI di Malaysia Minta Tebusan 200 Juta Peso)

Menurut dia, pemerintah harus membekali para pelaut ABK kapal dengan kemampuan membela diri dan latihan dasar kemiliteran yang baik agar mereka bisa bertahan jika sewaktu-waktu menghadapi perompak di tengah laut.

"Saya melihat beberapa peristiwa penyanderaan menunjukkan bahwa kemampuan bela diri para pelaut atau ABK kapal juga perlu disiapkan," ujar Surya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Surya mengatakan, program pelatihan dasar kemiliteran dimaksudkan agar ABK WNI tidak terus-menerus dijadikan sandera perompak karena sudah dibekali cara menangkal dan melawannya.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

Selain itu, kata Surya, peranan para pelaut yang dilatih kemiliteran ini sangat penting untuk membantu TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara di wilayah perairan.

Surya menuturkan, saat ini banyak ABK kapal nelayan China yang dilatih kemiliteran sebagai komponen pendukung bersama dengan coast guard dalam menjaga wilayah perairan nime dashed lines yang diklaim oleh China.

"Lihat saja perompakan yang sering dialami oleh para pelaut Indonesia. Seolah para pelaut tidak berdaya menghadapi perompak, padahal sudah sewajarnya kalau mereka dilatih kemiliteran, ditingkatkan jiwa militannya untuk mempertahankan kedaulatan negara, termasuk kapal dan keselamatan dirinya sendiri," ungkap dia.

(Baca: Luhut Duga Berulang Kali Penyanderaan WNI karena Ukuran Kapal Kecil)

Surya juga mengatakan, dalam mengatasi masalah penyanderaan, pemerintah tidak bisa melakukan usaha penyelamatan secara instan.

Pemerintah Indonesia perlu membangun diplomasi luar negeri yang semakin baik agar posisi Indonesia lebih diperhitungkan di mata internasional.

Di samping itu, dia juga mengingatkan pemerintah seharusnya tidak sekadar menjadikan penyanderaan ini sebagai bahan pembelajaran semata dan solusi penyanderaan ini seharusnya tidak diarahkan pada pemberian tebusan kepada pihak perompak.