Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi tidak ambil pusing atas rencana gugatan judicial Review atau uji materi terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Yasasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan empat warga negara.

"Ya enggak apa-apa (mereka layangkan gugatan). Negara demokrasi, kok. Ya boleh saja," kata Ken ditemui seusai halalbihalal di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Hanya, Ken berpesan kepada pihak yang rencananya akan menggugat UU Pengampunan Pajak, apakah mereka sudah benar dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

"Cuma begini, yang menggugat harus paham juga, SPT-nya sudah benar apa enggak? Jujur apa enggak? Udah, gitu aja," sindir Ken.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menilai respons terhadap UU yang baru dikeluarkan, seperti adanya permintaan judicial Review, merupakan hal yang biasa saja.

"Yang penting kami minta semua pihak mengedepankan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, apalagi asing," ucap Bambang.

Saat ini, pihaknya tengah merampungkan aturan turunan UU Pengampunan Pajak, seperti tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang rencananya akan dikeluarkan pekan ini.

"Instrumen tax amnesty sudah hampir selesai. infrastructure bond akan segera dikeluarkan dalam beberapa bulan ke depan karena repatriasi butuh beberapa bulan. Namun, PMK minggu ini selesai," imbuh Bambang.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan mengomentari rencana para penggugat.

"Sudah digugat atau baru rencana? Kalau baru rencana, saya enggak dulu deh (berkomentar)," seloroh Darmin. (Baca: UU Tax Amnesty Akan Digugat ke MK, Ini 21 Alasannya)