Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya bisa dinilai oleh BPK negara lain. Penilaian auditor itu terkait benar atau tidaknya hasil audit.

"Audit BPK hanya bisa dinilai oleh auditor negara lain," kata Yusril di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (15/4/2016).

Antara BPK di setiap negara, kata Yusril, memiliki kerjasama internasional. Sehingga, bisa saling membantu satu sama lain dalam hal mencari 'second opinion' terhadap hasil audit.

"Bisa saja BPK Indonesia meminta pada BPK Australia untuk memberikan second opinion terhada hasil audit yang dia berikan. Itu lebih fair," kata Yusril.

Bahkan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menilai hasil audit BPK benar atau salah. Sebab, tiga penegak hukum tersebut bukanlah auditor.

Hasil audit BPK nantinya bisa jadi alat bukti di persidangan. Sehingga tidak bisa diperdebatkan di publik.

"Kalau mau berdebat di persidangan. Nanti hakim yang menilai apakah itu merupakan alat bukti dapat diterima atau tidak," kata Yusril.