Kaleidoskop 2016

KOMPAS.com - Aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) masih terus didiskusikan. Tiga kementerian berkutat membahas batas porsi hardware dan software yang harus dipenuhi vendor asing untuk memasarkan perangkat 4G di Indonesia.

Kementerian Perindustrian mengusulkan lima skema. Salah satunya adalah 0 persen hardware dan 100 persen software.

Artinya, vendor tak perlu membangun pabrik perakitan hardware di Indonesia. Yang harus dilakukan adalah melokalisasi semua susunan software pada smartphone atau tablet.

Samsung mengaku siap mematuhi apapun ketetapan pemerintah. Meski begitu, menurut Marketing Director Mobile Division Samsung Indonesia Vebbyna Kaunang, 100 persen komponen software belum memungkinkan.

"Basis kami (perangkat Samsung) saja Android yang notabene bukan dari Indonesia kan. Pasti akan ada komponen global di dalamnya," kata dia, Selasa (1/3/2016), usai peluncuran duet flagship Galaxy S7 dan S7 Edge di Ritz Carlton, Jakarta.

"Tapi mana tahu ya ke depannya kami bikin ponsel yang memang khusus Indonesia," ia menambahkan.

Untuk saat ini, Samsung Indonesia sudah memiliki laboratorium pusat riset dan pengembangan yang bertempat di Jakarta Pusat. Di dalamnya, kata Vebbyna, pekerjanya adalah orang-orang Indonesia yang juga mengembangkan software Samsung.

"Tim kami bahkan juga punya beberapa software yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung negara-negara lain," ia menuturkan.

Diketahui, beberapa software Samsung yang terpublikasi antara lain Galaxy Gift Indonesia, Salaam, S lime, dan S Fit. Vebbyna mengklaim masih ada beberapa software yang tak terpublikasi untuk konsumer.

Selain skema 0 persen hardware dan 100 persen software, ada empat skema lain yang diajukan Kemenperin.

Pertama, 100 persen hardware untuk kontribusi komponen manufaktur. Kedua, 75 persen hardware dan 25 persen software. Ketiga, hardware dan software masing-masing 50 persen. Lalu keempat, 25 persen hardware dan 75 persen software.