Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
Kampung Pulo, Kalijodo, dan Target Ahok Selanjutnya...
Rabu, 2 Maret 2016 | 09:18 WIB
Tampak papan pengumuman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didirikan di atas reruntuhan Kalijodo, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016). Ke depan, bekas lokalisasi dan tempat hiburan malam selama puluhan tahun itu akan menjadi ruang terbuka hijau, ruang publik ramah anak, jogging track, dan lapangan futsal.
Terkait
JAKARTA, KOMPAS.com - Selama pemerintahannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji bakal membongkar seluruh bangunan liar yang berdiri di lahan negara.
Mulai dari pemukiman di bantaran kali, di atas saluran air, hingga yang berdiri di atas ruang terbuka hijau (RTH).
Masih terbayang di benak, bagaimana Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Satpol PP DKI Jakarta membongkar sejumlah pemukiman liar di Kampung Pulo di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, 20 Agustus 2015 lalu.
Kawasan itu menjadi kawasan langganan banjir. Namun, setiap kepala daerah menemui kesulitan ketika akan menertibkan bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung itu.
Seperti yang diucapkan oleh Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu.
"Sudah lima gubernur, enggak ada yang jadi bongkar. Mereka juga jadi bodo amat, akhirnya bangun rumah lagi. Baru Pak Ahok (Basuki) nih yang akhirnya berani membuat keputusan itu. Kata Bapak, 'bereskan'," ujar Bambang ketika itu.
Tak sedikit penolakan serta kecaman yang disampaikan beberapa pihak kepada Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Baca: Penambahan RTH Tak Harus Membongkar Wilayah Berpenghuni).
Meski penertiban berakhir ricuh, namun sekitar 920 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat.
Cara yang ditempuh Basuki pun terbilang berbeda dengan gubernur sebelumnya, Joko Widodo.
Tak ada komunikasi dan makan siang seperti yang dilakukan Jokowi. Basuki lebih memilih menggunakan ancaman pemecatan bagi anak buahnya yang tak mau mengikuti instruksinya.
Pada akhirnya, sebagian bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung telah rata dengan tanah.
Langkah pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta setelah itu adalah pembangunan sheet pile atau dinding turap di sisi Kali Ciliwung.
"Target saya tahun ini cuma Kampung Pulo tidak banjir," kata Basuki.
Meskipun belum benar-benar bebas banjir, namun banjir di Kampung Pulo mulai dapat teratasi.
Jalan Jatinegara Barat dan Terminal Kampung Melayu yang biasanya terendam banjir, kini tidak lagi demikian.
Sejak dibangun tanggul, banjir di Kampung Pulo yang biasanya terjadi setelah hujan itu bisa dicegah.
"Hanya air di got-nya saja yang naik sekitar 10 sentimeter gara-gara hujan, cuma enggak sampai banjir. Air tidak sampai masuk ke rumah," kata Daringin, seorang warga Kampung Pulo beberapa waktu lalu.
Giliran Kalijodo
Tak hanya Kampung Pulo, Basuki mulanya diragukan mampu menertibkan kawasan Kalijodo.
Kawasan yang sedianya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) itu disalahgunakan. Ratusan bangunan liar berdiri di Kalijodo.
Sebagiannya adalah kafe tempat hiburan malam yang juga menawarkan pekerja seks komersial (PSK). (Baca: Ahok: Namanya Taman Kalijodo, Tidak Pakai Tobat-tobatan ).
Namun kini, bangunan yang berdiri di Kalijodo, telah rata dengan tanah. Pada Senin (29/2/2016), Pemprov DKI melakukan penertiban bangunan dengan dikawal TNI dan polisi.
Menurut Basuki, penertiban Kalijodo sebenarnya sudah direncanakan sejak 2014. Rencana itu sempat tertunda hingga akhirnya Basuki menegaskan instruksinya untuk menggusur bangunan di Kalijodo setelah kecelakaan Fortuner beberapa waktu lalu.
Pengemudi Fortuner yang menewaskan empat orang itu mengaku mabuk setelah pulang dari kawasan hiburan malam Kalijodo.
Proses penertiban kawasan Kalijodo pun terbilang cepat. Pasalnya, pelayangan surat sosialisasi, tiga kali surat peringatan, hingga surat perintah bongkar (SPB) hanya memerlukan waktu sekitar 20 hari.
Lagi-lagi, Basuki tak melakukan komunikasi dengan warga setempat. Ia hanya mengancam akan memecat Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara jika tak berani menertibkan kawasan itu.
Rencana penertiban Kalijodo itu dihadang oleh sejumlah warga serta tokoh masyarakat Abdul Azis atau Daeng Azis.
Kenyamanan puluh tahun yang mereka rasakan harus diusik oleh rencana Basuki.
Berbagai cara dilakukan Azis dan kroninya untuk menggagalkan rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo.
Mulai dari mengadu ke Komnas HAM hingga ke DPRD DKI Jakarta. Hanya saja, gerak polisi lebih cepat.
Azis ditetapkan sebagai tersangka penjualan pekerja seks komersial (PSK) di kafe-kafenya di Kalijodo.
Bahkan, tiga hari sebelum penertiban, Azis ditangkap polisi atas dugaan pencurian listrik di kafe miliknya, di Kafe Intan.
Lambat laun, warga menerima rencana relokasi ke rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Penertiban bangunan liar di Kalijodo pun berlangsung lancar.
Hal ini berbeda dengan prediksi sebelumnya yang menyebut akan adanya perlawanan yang dilakukan warga.
Berbagai ancaman seperti aksi telanjang 1000 PSK pun tidak terbukti. (Baca: Ahok: Katanya Ada Seribu PSK Kalijodo Mau Bugil, Mana? Enggak Ada...).
Dibangun taman
Rencananya, kawasan Kalijodo akan dibangun taman berkonsep ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Lengkap dengan fasilitas masjid, jogging track, lapangan bola, lapangan futsal, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, dan lain-lain.
"Kami sudah punya desain tamannya dan sebulan ini saya rapihin kondisi tanahnya. Kami paling 5-6 bulan kerja dan sudah jadi tamannya. Tamannya akan tetap diberi nama Taman Kalijodo," kata Basuki.
Taman itu akan dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Pembiayaannya pun tidak melalui APBD DKI, namun kembali melalui kewajiban pengembang.
Target penertiban selanjutnya
Tak jauh dari kawasan Kalijodo, berdiri pemukiman liar di kolong tol Pluit, Pejagalan, Jakarta Utara.
Terkait bangunan liar di kolong tol ini, Basuki telah meminta untuk digusur pada Selasa (1/3/2016) kemarin, tanpa perlu surat sosialisasi dan surat peringatan.
Pemerintah mengultimatum warga untuk angkat kaki dari kolong tol Pluit dalam waktu 1x24 jam sejak Senin (29/2/2016). (Baca: Menengok Kehidupan Kolong Tol Pluit...).
Warga pun sudah berduyun-duyun mengemasi barangnya dan pindah ke tempat lain.
Bangunan yang berdiri di sana kebanyakan adalah gubuk semipermanen yang dihuni para pendatang.
"Kolong tol Pluit itu sudah beberapa kali dibebaskan, tapi warga balik ke sana lagi. Makanya ngapain kita sopan-sopan sama warga baru? Kasih surat peringatan tuh sopan-sopannya kita aja buat warga yang sudah lama tinggal di sana," kata Basuki.
Rencananya, kolong tol Pluit akan dibangun RTH atau lahan parkir setelah penertiban.
Selain kolong Tol Pluit, Basuki berencana menertibkan sebagian lahan Berlan, Jakarta Timur.
Yang pasti, kata Basuki, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil paksa seluruh RTH yang diduduki bangunan liar. (Baca juga: Cerita Warga yang Ditertibkan dari Kalijodo Kini Digusur dari Tol Pluit).
Basuki pun berjanji akan menggusur lebih banyak pemukiman liar jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tak mengkhawatirkan persepsi buruk masyarakat yang mungkin timbul terkait penggusuran yang dilakukan menjelang Pilkada DKI 2017 tersebut.
"Mereka tanya saya, 'Bapak akan gusur lebih banyak lagi enggak? Karena ini kan jelang pilkada.' Saya bilang, 'Saya akan gusur lebih banyak tahun ini sampai tahun depan," kata Basuki.
Mulai dari pemukiman di bantaran kali, di atas saluran air, hingga yang berdiri di atas ruang terbuka hijau (RTH).
Masih terbayang di benak, bagaimana Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Satpol PP DKI Jakarta membongkar sejumlah pemukiman liar di Kampung Pulo di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, 20 Agustus 2015 lalu.
Kawasan itu menjadi kawasan langganan banjir. Namun, setiap kepala daerah menemui kesulitan ketika akan menertibkan bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung itu.
Seperti yang diucapkan oleh Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu.
"Sudah lima gubernur, enggak ada yang jadi bongkar. Mereka juga jadi bodo amat, akhirnya bangun rumah lagi. Baru Pak Ahok (Basuki) nih yang akhirnya berani membuat keputusan itu. Kata Bapak, 'bereskan'," ujar Bambang ketika itu.
Tak sedikit penolakan serta kecaman yang disampaikan beberapa pihak kepada Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Baca: Penambahan RTH Tak Harus Membongkar Wilayah Berpenghuni).
Meski penertiban berakhir ricuh, namun sekitar 920 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat.
Cara yang ditempuh Basuki pun terbilang berbeda dengan gubernur sebelumnya, Joko Widodo.
Tak ada komunikasi dan makan siang seperti yang dilakukan Jokowi. Basuki lebih memilih menggunakan ancaman pemecatan bagi anak buahnya yang tak mau mengikuti instruksinya.
Pada akhirnya, sebagian bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung telah rata dengan tanah.
Langkah pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta setelah itu adalah pembangunan sheet pile atau dinding turap di sisi Kali Ciliwung.
"Target saya tahun ini cuma Kampung Pulo tidak banjir," kata Basuki.
Meskipun belum benar-benar bebas banjir, namun banjir di Kampung Pulo mulai dapat teratasi.
Jalan Jatinegara Barat dan Terminal Kampung Melayu yang biasanya terendam banjir, kini tidak lagi demikian.
Sejak dibangun tanggul, banjir di Kampung Pulo yang biasanya terjadi setelah hujan itu bisa dicegah.
"Hanya air di got-nya saja yang naik sekitar 10 sentimeter gara-gara hujan, cuma enggak sampai banjir. Air tidak sampai masuk ke rumah," kata Daringin, seorang warga Kampung Pulo beberapa waktu lalu.
Giliran Kalijodo
Tak hanya Kampung Pulo, Basuki mulanya diragukan mampu menertibkan kawasan Kalijodo.
Kawasan yang sedianya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) itu disalahgunakan. Ratusan bangunan liar berdiri di Kalijodo.
Sebagiannya adalah kafe tempat hiburan malam yang juga menawarkan pekerja seks komersial (PSK). (Baca: Ahok: Namanya Taman Kalijodo, Tidak Pakai Tobat-tobatan ).
Namun kini, bangunan yang berdiri di Kalijodo, telah rata dengan tanah. Pada Senin (29/2/2016), Pemprov DKI melakukan penertiban bangunan dengan dikawal TNI dan polisi.
Menurut Basuki, penertiban Kalijodo sebenarnya sudah direncanakan sejak 2014. Rencana itu sempat tertunda hingga akhirnya Basuki menegaskan instruksinya untuk menggusur bangunan di Kalijodo setelah kecelakaan Fortuner beberapa waktu lalu.
Pengemudi Fortuner yang menewaskan empat orang itu mengaku mabuk setelah pulang dari kawasan hiburan malam Kalijodo.
Proses penertiban kawasan Kalijodo pun terbilang cepat. Pasalnya, pelayangan surat sosialisasi, tiga kali surat peringatan, hingga surat perintah bongkar (SPB) hanya memerlukan waktu sekitar 20 hari.
Lagi-lagi, Basuki tak melakukan komunikasi dengan warga setempat. Ia hanya mengancam akan memecat Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara jika tak berani menertibkan kawasan itu.
Rencana penertiban Kalijodo itu dihadang oleh sejumlah warga serta tokoh masyarakat Abdul Azis atau Daeng Azis.
Kenyamanan puluh tahun yang mereka rasakan harus diusik oleh rencana Basuki.
Berbagai cara dilakukan Azis dan kroninya untuk menggagalkan rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo.
Mulai dari mengadu ke Komnas HAM hingga ke DPRD DKI Jakarta. Hanya saja, gerak polisi lebih cepat.
Azis ditetapkan sebagai tersangka penjualan pekerja seks komersial (PSK) di kafe-kafenya di Kalijodo.
Bahkan, tiga hari sebelum penertiban, Azis ditangkap polisi atas dugaan pencurian listrik di kafe miliknya, di Kafe Intan.
Lambat laun, warga menerima rencana relokasi ke rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Penertiban bangunan liar di Kalijodo pun berlangsung lancar.
Hal ini berbeda dengan prediksi sebelumnya yang menyebut akan adanya perlawanan yang dilakukan warga.
Berbagai ancaman seperti aksi telanjang 1000 PSK pun tidak terbukti. (Baca: Ahok: Katanya Ada Seribu PSK Kalijodo Mau Bugil, Mana? Enggak Ada...).
Dibangun taman
Rencananya, kawasan Kalijodo akan dibangun taman berkonsep ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Lengkap dengan fasilitas masjid, jogging track, lapangan bola, lapangan futsal, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, dan lain-lain.
"Kami sudah punya desain tamannya dan sebulan ini saya rapihin kondisi tanahnya. Kami paling 5-6 bulan kerja dan sudah jadi tamannya. Tamannya akan tetap diberi nama Taman Kalijodo," kata Basuki.
Taman itu akan dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Pembiayaannya pun tidak melalui APBD DKI, namun kembali melalui kewajiban pengembang.
Target penertiban selanjutnya
Tak jauh dari kawasan Kalijodo, berdiri pemukiman liar di kolong tol Pluit, Pejagalan, Jakarta Utara.
Terkait bangunan liar di kolong tol ini, Basuki telah meminta untuk digusur pada Selasa (1/3/2016) kemarin, tanpa perlu surat sosialisasi dan surat peringatan.
Pemerintah mengultimatum warga untuk angkat kaki dari kolong tol Pluit dalam waktu 1x24 jam sejak Senin (29/2/2016). (Baca: Menengok Kehidupan Kolong Tol Pluit...).
Warga pun sudah berduyun-duyun mengemasi barangnya dan pindah ke tempat lain.
Bangunan yang berdiri di sana kebanyakan adalah gubuk semipermanen yang dihuni para pendatang.
"Kolong tol Pluit itu sudah beberapa kali dibebaskan, tapi warga balik ke sana lagi. Makanya ngapain kita sopan-sopan sama warga baru? Kasih surat peringatan tuh sopan-sopannya kita aja buat warga yang sudah lama tinggal di sana," kata Basuki.
Rencananya, kolong tol Pluit akan dibangun RTH atau lahan parkir setelah penertiban.
Selain kolong Tol Pluit, Basuki berencana menertibkan sebagian lahan Berlan, Jakarta Timur.
Yang pasti, kata Basuki, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil paksa seluruh RTH yang diduduki bangunan liar. (Baca juga: Cerita Warga yang Ditertibkan dari Kalijodo Kini Digusur dari Tol Pluit).
Basuki pun berjanji akan menggusur lebih banyak pemukiman liar jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tak mengkhawatirkan persepsi buruk masyarakat yang mungkin timbul terkait penggusuran yang dilakukan menjelang Pilkada DKI 2017 tersebut.
"Mereka tanya saya, 'Bapak akan gusur lebih banyak lagi enggak? Karena ini kan jelang pilkada.' Saya bilang, 'Saya akan gusur lebih banyak tahun ini sampai tahun depan," kata Basuki.
| Penulis | : Kurnia Sari Aziza |
| Editor | : Icha Rastika |
