Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah kesulitan mencegah masuknya aliran dana untuk kegiatan terorisme. Menurutnya, hal itu disebabkan  Indonesia adalah negara yang merdeka dalam transaksi keuangan. "Pencegahnnya ya sulitnya karena kita negara terbuka. Tergantung penerima uang, kan bebas, bisa semua tergantung tujuannya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Seperti diketahui, pendanaan aksi-aksi teror di Indonesia banyak berasal dari luar negeri. Salah satu kasusnya yakni bom Thamrin yang terjadi belum lama ini.

Meski mengaku kesulitan, bukan berarti tidak ada lembaga yang bisa menelusuri aliran dana. Kata Kalla, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bisa menelusuri aliran dana tersebut. Benar saja, pasca-teror bom di situ, PPATK menemukan adanya aliran dana dari kawasan Timur Tengah ke Indonesia yang diduga kuat untuk membiayai aksi teror di tanah air. "Kami lihat, sepanjang 2015, memang ada dana yang masuk dari Middle East area ke Indonesia dengan jumlah cukup besar, miliaran. Diduga kuat untuk pembiayaan teroris," ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santosa, Jumat (15/1/2016).

Penelusuran itu dilakukan atas permintaan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. PPATK menelusuri hingga beberapa tahapan atau 'layer' mulai dari pengiriman pertama hingga ke mana saja alokasi dana itu di Indonesia. "PPATK yang berhak untuk menelusuri masalah, tergantung pelanggarannya apa. Kalau dana itu masuk ke orang yang menjadi bagian teroris, pasti dilaporkan ke Kepolisian dan diambil tindakan," ucap Kalla.