Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
Ahok: Kalau KTP Tak Sesuai Alamat Rusun, Usir Saja
Selasa, 8 Desember 2015 | 12:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka Rakerda REI (Real Estate Indonesia) DKI, di Hotel Ritz Carlton, Selasa (1/12/2015).Terkait
- Ahok Serahkan Penutupan Pelintasan Kereta di Jakarta kepada PT KAI
- Wajah Ahok Semringah Jajal Mobil Derek Seharga Rp 1,1 Miliar
- Genjot Pemasukan, Ahok Incar Mobil Penghuni Apartemen yang Parkir Sembarangan
- Ahok: Habis Diderek, Taruh Saja ke Mal Terdekat
- Ahok Akan Tebang Pilih dalam Tertibkan Parkir Liar
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa senang dengan adanya sistem informasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City.
Melalui sistem ini, lebih mudah bagi Basuki dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk mengontrol penghuni.
"Kalau ada penghuni yang alamat KTP-nya enggak sesuai alamat rusun, cabut saja. Mumpung mau natalan, usir-usirin aja tuh (penghuninya)," kata Basuki, saat peluncuran sistem informasi rusunawa, di Balai Kota, Selasa (8/12/2015).
Seluruh data penghuni hingga status pembayaran retribusi penghuni bisa diakses melalui rusunawa.jakarta.go.id. Saat ini hanya pejabat terkait Pemprov DKI yang bisa mengakses laman tersebut.
Basuki meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk membuka akses waiting list (daftar tunggu) rusun kepada publik.
"Sering ada orang tidak dikenal masuk ke rusun dan enggak keluar-keluar, jangan-jangan dia penghuni ilegal nih. Kami ada CCTV di sana, baca wajah penghuni ilegal itu dan keluar data e-KTP nya. Usir saja (penghuni) yang seperti itu," kata Basuki.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bambang Heru Cahyono merasa bangga melaksanakan sinergi dengan Pemprov DKI.
Melalui sistem ini, kata dia, turut berperan mewujudkan konsep Nawa Cita yang dijunjung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sesuai sila kelima Nawa Cita. Bagaimana masyarakat terpenuhi huniannya. Sekarang bagaimana sistem informasi ini dilanjutkan, pengoperasian, pendampingan, dan kerjasama ini bisa melanjutkan," kata Bambang.
Melalui sistem ini, lebih mudah bagi Basuki dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk mengontrol penghuni.
"Kalau ada penghuni yang alamat KTP-nya enggak sesuai alamat rusun, cabut saja. Mumpung mau natalan, usir-usirin aja tuh (penghuninya)," kata Basuki, saat peluncuran sistem informasi rusunawa, di Balai Kota, Selasa (8/12/2015).
Seluruh data penghuni hingga status pembayaran retribusi penghuni bisa diakses melalui rusunawa.jakarta.go.id. Saat ini hanya pejabat terkait Pemprov DKI yang bisa mengakses laman tersebut.
Basuki meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI untuk membuka akses waiting list (daftar tunggu) rusun kepada publik.
"Sering ada orang tidak dikenal masuk ke rusun dan enggak keluar-keluar, jangan-jangan dia penghuni ilegal nih. Kami ada CCTV di sana, baca wajah penghuni ilegal itu dan keluar data e-KTP nya. Usir saja (penghuni) yang seperti itu," kata Basuki.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bambang Heru Cahyono merasa bangga melaksanakan sinergi dengan Pemprov DKI.
Melalui sistem ini, kata dia, turut berperan mewujudkan konsep Nawa Cita yang dijunjung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sesuai sila kelima Nawa Cita. Bagaimana masyarakat terpenuhi huniannya. Sekarang bagaimana sistem informasi ini dilanjutkan, pengoperasian, pendampingan, dan kerjasama ini bisa melanjutkan," kata Bambang.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Kurnia Sari Aziza |
| Editor | : Kistyarini |
