Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
KPUD Ingin Informasi Pilkada DKI 2017 Terkoneksi Jakarta Smart City
Jumat, 4 Desember 2015 | 08:52 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno, seusai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Kamis (3/12/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Sumarno mengatakan ingin informasi mengenai Pilkada DKI 2017 bisa terkoneksi dengan Jakarta Smart City.
Keinginan itu dia sampaikan ketika menemui Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kemarin.
"Misalnya berapa jumlah TPS kami, di mana saja letaknya, kemudian saat proses pemilihan suara berapa perolehan suara tiap calon, berapa jumlah pemilih dan sebagainya. Itu semua bisa diakses dari Jakarta Smart City," ujar Sumarno di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/12/2015).
Sumarno mengatakan, hal ini adalah bentuk transparansi KPUD DKI mengenai informasi Pilkada terhadap masyarakat.
Dia berharap dengan cara itu masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada DKI 2017.
Sumarno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI memiliki kewajiban untuk membantu penyelenggaraan Pilkada. Kedatangannya ke Balai Kota adalah untuk mengingatkan kewajiban itu.
"Dukungan Pemprov kan di UU ada kewajiban membantu sosialisasi. Kami akan sosialisasi secara masif di media cetak, elektronik. Supaya jadi pendidikan politik kepada warga juga," ujar dia.
Beberapa kewajiban Pemprov DKI lain yang terkait penyelenggaraan Pilkada adalah membantu memperbaiki daftar pemilih.
Soemarno mengatakan, daftar pemilih akan sangat membutuhkan dukungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbarui data penduduk Jakarta.
Keinginan itu dia sampaikan ketika menemui Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama kemarin.
"Misalnya berapa jumlah TPS kami, di mana saja letaknya, kemudian saat proses pemilihan suara berapa perolehan suara tiap calon, berapa jumlah pemilih dan sebagainya. Itu semua bisa diakses dari Jakarta Smart City," ujar Sumarno di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/12/2015).
Sumarno mengatakan, hal ini adalah bentuk transparansi KPUD DKI mengenai informasi Pilkada terhadap masyarakat.
Dia berharap dengan cara itu masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada DKI 2017.
Sumarno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI memiliki kewajiban untuk membantu penyelenggaraan Pilkada. Kedatangannya ke Balai Kota adalah untuk mengingatkan kewajiban itu.
"Dukungan Pemprov kan di UU ada kewajiban membantu sosialisasi. Kami akan sosialisasi secara masif di media cetak, elektronik. Supaya jadi pendidikan politik kepada warga juga," ujar dia.
Beberapa kewajiban Pemprov DKI lain yang terkait penyelenggaraan Pilkada adalah membantu memperbaiki daftar pemilih.
Soemarno mengatakan, daftar pemilih akan sangat membutuhkan dukungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbarui data penduduk Jakarta.
| Penulis | : Jessi Carina |
| Editor | : Ana Shofiana Syatiri |
