Kaleidoskop 2016

KOMPAS.com - Pemerintah Tiongkok memenjarakan 15.000 warganya atas kasus pelanggaran pemanfaatan internet. Hal tersebut diumumkan Menteri Keamanan Publik Tiongkok, awal pekan ini.

"Tindakan yang mengarah ke sabotase, peretasan situs, pencurian akun perbankan online, penipuan dan jaringan kriminal lainnya menjadi fokus kami. Kami bekerja sama dengan penegak hukum untuk menjalankan regulasi yang efektif demi ketertiban internet," kata sang menteri, sebagaimana dilaporkan TheInquirer dan dikutip KompasTekno, Minggu (23/8/2015).

Saat ini, pemerintah Tiongkok masih melanjutkan investigasi untuk 7.000 kasus pemanfaatan internet yang diduga menyalahi aturan. Gerakan progresif ini menunjukkan keseriusan negara tirai bambu membatasi akses terbuka bagi warganya.

Selama ini, Tiongkok memang kerap memblokir situs dan aplikasi asing. Beberapa waktu lalu, kala Google meluncurkan situs Alphabet, Tiongkok pun cepat memblokir situs tersebut.

Namun, aturan baru kali ini makin jauh membatasi ruang gerak masyarakat Tiongkok di ranah maya. Selain dengan peningkatan pengawasan aktivitas internet warga, pemerintah juga mencanangkan aturan baru bagi perusahaan internet.

Pemerintah mewajibkan tiap perusahaan internet yang masih diizinkan beroperasi untuk menyediakan kantor pengawasan pemerintah di dalam kantor mereka. Jika ada informasi yang dianggap mengandung SARA dan menyinggung isu sensitif, maka situs akan ditutup.

Dengan begitu, akses internet di Tiongkok tak bisa serta-merta didefinisikan sama dengan akses internet di belahan dunia lainnya. Tak semua informasi bisa diakses warga Tiongkok. Tak semua hal bisa dibagi para netizen Tiongkok.