Kaleidoskop 2016
Simak rangkuman peristiwa, informasi, dan ulasan topik hangat yang terjadi selama tahun 2016..
2017, Ditjen Pajak Jadi Badan Penerima Pajak
Selasa, 11 Agustus 2015 | 19:37 WIB
Ditjen PajakTerkait
- Menkeu Masih Optimistis Realisasi Penerimaan Pajak Setahun Tembus Rp 1.100 Triliun
- Belanja Modal Belum Optimal, Penerimaan Pajak PPh 22 Turun
- Pengajuan "Tax Holiday" Tak Perlu Lewat Presiden
- Aturan Baru "Tax Holiday" Keluar, Investor Bisa Bebas Pajak Sampai 20 Tahun
- Jokowi Setuju Pemberian "Tax Holiday" Tak Perlu Lewat Presiden
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mempunyai roadmap besar terhadap reformasi kelembagaannya. Pada 2017, direktorat ini akan menjadi badan yang berdiri sendiri dan langsung di bawah otoritas presiden.
Seiring dengan itu, nama lembaga yang saat ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut berganti menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP). Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, tahun 2017 akan menjadi tahun penguatan kelembagaan pajak dengan identitas baru bernama BPP.
Pembentukan BPP sudah dimasukkan dalam salah satu klausul Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Revisi UU KUP kelima ini sudah final di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Revisi dalam waktu dekat akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas.
Aturan lainnya yang menunjang BPP akan dikeluarkan pada 2016. Targetnya, pembahasan revisi UU KUP dan berbagai aturan turunannya selesai pada September 2016. "Lalu ada masa transisi 3 bulan, dan pada 2017 sudah ganti baju jadi Badan Penerimaan Pajak," ujarnya, Selasa (11/8/2015). (Margareta Engge Kharismawati)
Seiring dengan itu, nama lembaga yang saat ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut berganti menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP). Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, tahun 2017 akan menjadi tahun penguatan kelembagaan pajak dengan identitas baru bernama BPP.
Pembentukan BPP sudah dimasukkan dalam salah satu klausul Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Revisi UU KUP kelima ini sudah final di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Revisi dalam waktu dekat akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas.
Aturan lainnya yang menunjang BPP akan dikeluarkan pada 2016. Targetnya, pembahasan revisi UU KUP dan berbagai aturan turunannya selesai pada September 2016. "Lalu ada masa transisi 3 bulan, dan pada 2017 sudah ganti baju jadi Badan Penerimaan Pajak," ujarnya, Selasa (11/8/2015). (Margareta Engge Kharismawati)
| Editor | : Bambang Priyo Jatmiko |
| Sumber | : KONTAN |
