Kaleidoskop 2016

SOLO, KOMPAS.com — Penolakan atas kebijakan mobil murah juga datang dari kepala daerah. Salah satunya dari Wali Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo. Dia berpendapat pemerintah seharusnya lebih mengembangkan mobil produk negeri sendiri seperti Esemka.

"Mengapa kita tidak membeli agak mahal sedikit mobil Esemka, dan jelas uangnya tetap masuk ke bangsa sendiri, daripada membeli mobil murah yang uangnya mengalir ke luar negeri?" kata Rudy kepada Kompas.com, Jumat (20/9/2013).

Menurut Rudy, mengembangkan mobil nasional seperti Esemka akan memberikan banyak keuntungan, termasuk dari sisi nasionalisme. "Esemka itu karya anak bangsa, dan mengapa harus dilupakan? Justru harus didukung," tekan dia.

Perwakilan Humas PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), Sabar Boedi, secara terpisah mengatakan bahwa saat ini sudah 80 mobil Esemka diproduksi, dan pada April 2014 ditargetkan sudah 500 mobil. Dia mengatakan, perbaikan dan penyempurnaan mobil tersebut juga terus dilakukan.

Menurut Sabar, mobil murah yang mendapatkan insentif pembebasan pajak penjualan dari pemerintah sejauh ini belum berpengaruh pada mobil produksinya. "mobil murah belum berpengaruh karena kami masih belum bisa bersaing dengan pabrikan mobil yang sudah terkenal, dan pangsa pasar kami berbeda," katanya.

Seperti diketahui, PT SMK memiliki beberapa produk seperti Esemka 1.5 I Rajawali jenis SUV dan Esemka 1.5 I Digdaya (double cabin). Keduanya dibanderol dengan harga Rp 140 juta-Rp 150 juta per unit.

Berita terkait juga dapat dibaca dalam topik: Pro Kontra Mobil Murah