Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Demokrat tidak akan mengklaim bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai program partainya untuk membantu masyarakat sehingga menimbulkan citra partai yang baik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Nurhayati mengatakan, partainya justru khawatir BLSM akan diklaim partai lain sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partai tersebut.

"Selama ini banyak sekali bantuan pemerintah yang memang ditujukan bagi masyarakat dan sudah diberikan sejak 2004, jadi tidak hanya BLSM, dan tidak pernah kami klaim karena buktinya elektabilitas Demokrat tetap turun. Jadi, kami tidak mengatakan itu bantuan Demokrat. Justru yang saya khawatirkan yang lain yang mengklaim, dan bantuan Kementan kan banyak sekali, terkonsentrasi di Kementan, Kemensos, dan ada juga yang di Kemenkominfo," kata Nurhayati melalui telekonferensi dalam diskusi bertajuk BBM Naik, Siapa Tercekik? di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Saat disinggung mengapa kementerian yang disebut Nurhayati adalah kementerian-kementerian yang dipimpin menteri dari Partai Keadilan Sejahtera, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, memang kenyataannya bantuan pemerintah banyak disalurkan melalui kementerian-kementerian tersebut. "Bapak bisa cek, kalau saya di Komisi VIII, bermitra dengan Kemensos, ada raskin, dan lain-lain, terkonsentrasi di Kemensos, dan sekarang BLSM juga ada di Kemensos, bukan di kementerian lain," tutur Nurhayati.

Seperti diketahui, PKS menjadi satu-satunya partai anggota koalisi yang pendapatnya berseberangan dengan keputusan sekretariat gabungan koalisi mengenai kenaikan harga BBM. Fraksi PKS di DPR menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyaluran BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.

Nurhayati juga memastikan, pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi hingga 2014. Meskipun pahit, lanjutnya, kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan dan menyehatkan keuangan negara. "Ini pil pahit yang mudah-mudahan jadi obat untuk negara, untuk masyarakat. BLSM bukan hanya ada di Indonesia. Di negara lain seperti Amerika, juga ada social security yang diberikan setiap bulan untuk pengangguran," ucap Nurhayati.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Sebagai kompensasi atas kenaikan tersebut, ada lima program yang akan dijalankan. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp 7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).

Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM. Masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun. Khusus BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.