Kaleidoskop 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengklaim telah mendistribusikan tujuh juta Kartu Penjamin Sosial (KPS) melalui PT Pos Indonesia. Pada akhir Juni, KPS akan menyentuh seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan, yakni sebanyak 15,5 juta.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menjelaskan, kartu tersebut nantinya akan berguna untuk mencairkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM rencananya diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni 2013.

"Rencananya 30 Juni selesai (dibagikan), ada daerah-daerah terpencil, itu butuh waktu," kata Firmanzah seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Efektivitas BLSM di Daerah", di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Firman menuturkan, sampai saat ini ada 2.067 KPS yang dikembalikan karena calon penerima meninggal dunia, dan berpindah alamat. Menurutnya, pendistribusian KPS didasari data yang akurat dan mekanisme verifikasi data oleh petugas di lapangan.

Selain itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Wakil Presiden Boediono juga memiliki data yang terus diperbarui dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan pemberiannya tepat sasaran. Data tersebut juga digunakan untuk pembagian beras miskin.

Pembagian KPS juga dijamin tak akan mundur karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pos Indonesia bekerja 24 jam.

"Tidak akan terjadi dimanfaatkan untuk politik. Januari 2014 sudah tidak ada lagi (BLSM)," ujarnya.